SOAL SUSUT PENGIRIMAN BBM DARI DEPO KE SPBU

Seorang sahabat saya pengusaha/ owner SPBU mengatakan kepada saya bahwa susut (losses) pengiriman BBM dari Pertamina (Depo) ke SPBU nya sangat besar. Dalam satu bulan dia mengatakan pernah susut hingga mencapai (secara nominal) Rp. 15 Juta...Wow!

Banyak hal yang sudah dia lakukan untuk menekan susut ini, salah satunya dengan mendata nama-nama sopir/ transportir yang menurut dia bermasalah untuk kemudian dilaporkannya ke Pertamina.

Meski belum bisa menghilangkan susut ini 100%, namun setidaknya sekarang susut bisa berkurang hingga 50% dari kondisi sebelumnya. Lebih lanjut sekarang katanya susut bisa mencapai 0.4% (masih diatas batas normal 0,15%).

BBMwatch research media pernah dua kali melakukan kajian tentang susut ini (Next time akan kita publish melalui blog ini). "Penyakit" susut ini sudah menahun puluhan tahun. Akibatnya, ini menjadi pembenaran bagi SPBU untuk "mainin takaran" pompa.

Pertamina Pola Baru "on the move" sudah memulai program ZERO LOSSES. Kayaknya ini bakal jadi kerjaan yang berat namun patut kita dukung. Ada indikasi bahwa modus susut BBM ini sudah dimulai oleh "oknum" yang ada di DEPO Pertamina. Boleh saja Pertamina benahin transportir + sopirnya, namun jika sistem yang ada di Depo tidak direformasi maka akan sia-sia saja. (bersampung..)

Oleh: Arulan Hatta
(editor in chief Blog SPBU, Direktur BBMwatch Research Media).

Foto: Okezone.com

PENJUALAN MENURUN, MARGIN TETAP, SPBU MERUGI

Palembang - Pasca kenaikan BBM 24 mei 2008 lalu, penjualan BBM di sejumlah SPBU di Palembang mengalami penurun cukup drastis. Penurun terbesar terjadi untuk jenis premium berkisar diatas 30%. Pihak SPBU mengalami potensial loss jutaan rupiah perhari.

Di SPBU 24.301.118 Jl Jend Sudirman (SPBU Pasti Pas), jika dalam seharinya mampu menjual 30.000 Liter Premium, sekarang hanya sekitar 20.000 Liter. Demikian halnya dengan SPBU 24.301.14 Jl. jend Sudirman depan Korem Gapo, jika dalam sehari bisa menjual 20.000 Liter Premium sekarang tidak lebih dari 13.000 liter.

Meski diyakini bahwa penurunan ini bersifat sementara, namun karena margin yang ditetapkan Pertamina hingga kini belum berubah (Rp. 180/ Liter), maka kondisi ini sangat memberatkan SPBU. Apalagi beban biaya operasional dan modal kerja semakin membesar. Penurunan umumnya terjadi karena konsumen "kaget" dengan keniakan hingga 30% tersebut.

Menjadi pekerjaan besar bagi Pertamina agar SPBU Pertamina tidak mengalami kerugian. Kita tunggu saja.

MENGAPA HARUS MENYEGEL SPBU DAN SANDERA MOBIL TANGKI BBM?

Penolakan terhadap rencana kebijakan kenaikan BBM saat ini ditandai dengan upaya Massa untuk menyegel SPBU dan menyandera mobil tangki transportir BBM.

Di TANGERANG Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Jaringan Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah seperti PMII dan HMI melakukan aksi di depan SPBU 34.15419 di Jalan Ciputat Raya, Tangerang, Banten.Rencananya dalam aksi menolak kenaikan harga BBM itu para mahasiswa ingin melakukaan penyegelan di SPBU itu namun aksi itu batal lantaran dijaga ketat aparat kepolisian dari wilayah Ciputat.Kesal aksinya dihadang mahasiswa kemudian melakukan aksi memantati aparat kepolisian. Beberapa Petugas yang melihat aksi tersebut sebagian hanya tersenyum sinis dan sebagian memalingkan wajahnya dengan mukam masam.

Di MAKASAR, massa mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin yang menggelar aksi demo di depan kantor Bank Indonesia Makassar, Sulawesi Selatan. Demo yang diikuti Pembantu Rektor III UIN Alauddin diwarnai pembakaran ban, serta menyandera sebuah mobil tangki.
Bentrok massa dan aparat tidak terhindar saat aparat berupaya membubarkan massa. Terjadi aksi saling dorong dan pukul antara massa dengan polisi terjadi. Tiga mahasiswa ditangkap. Unjuk rasa di Makassar berlangsung setidaknya di sejumlah titik, antara lain di kantor DPRD Sulsel, kantor BI, kantor Pertamina, Monumen Mandala, kediaman Jusuf Kalla, kampus UIN Alauddin, SPBU Pettarani, dan Pantai Losari.

Di CIREBON, Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Penyelamat Reformasi (GMPR), Jumat (9/5) kemarin menggelar demo terkait rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) awal Juni mendatang. Aksi mahasiswa tersebut dilakukan di depan Kantor Hiswanamigas di Jl Diponogoro.
Mahasiswa menilai kebijakan pemerintah tersebut tidak tepat dan tidak berpihak kepada rakyat, mengingat kondisi perekonomian Indonesia yang terpuruk dan masih banyak rakyat yang menderita karena kemiskinan.

Unjuk rasa mahasiswa ini diawali dengan mendatangi kantor Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswanamigas) Cirebon sebagai pihak yang berperan mendistribusikan BBM agar turut serta menolak kenaikan harga BBM. Usai berorasi di depan Kantor Hiswanamigas, mahasiswa mendatangi SPBU 34-45149 di Jl Diponegoro yang letaknya berseberangan dengan kantor Hiswanamigas dan mahasiswa pun melakukan penyegelan.

Famplet dan poster-poster yang bertuliskan "Disegel oleh rRakyat" di tempel di beberapa sudut SPBU 34-45149. Aksi mahasiswa tersebut kontan menyebabkan antrean kendaraan yang hendak mengisi bahan bakar. Bahkan, beberapa kendaraan memutuskan untuk memutar arah karena aksi unjuk rasa tersebut.

Di MOJOKERTO, gelombang aksi unjuk rasa menolak kenaikkan BBM (bahan bakar minyak) oleh pemerintah, akhirnya digelar kalangan aktivis mahasiswa di Mojokerto. Dalam aksi yang dilakukan puluhan peserta mengatasnamakan Comando Barisan Rakyat (Cobra), diwarnai "penyegelan" sebuah SPBU. Mereka memasang poster segel, tepat di saat beberapa karyawan SPBU di Jl Bhayangkara Kota Mojokerto sedang melayani kepadatan pembeli. Tak pelak, baik pengelola maupun konsumen yang sedang berada di SPBU dibuat ketar-ketir. " SPBU ini adalah milik rakyat. Sudah seharusnya dikembalikan pada rakyat!," teriak Sirro salah satu peserta yang memasang poster segel.

Apa yang salah dengan SPBU dan Mobil tangki? Bukankah mereka adalah para ujung tombak penyaluran BBM untuk rakyat?

REGULASI FRANCHISE SPBU DI CINA

Guna memenuhi komitmen atas masuknya Cina ke dalam WTO, Kementerian Perdagangan Cina telah mendirikan Manajemen Pasar Produk Minyak Hasil Kilang serta Manajemen Pasar Minyak Mentah dimana kedua lembaga tersebut akan memulai tugasnya setelah 1 Januari 2007.

Hak operasi bagi pebisnis besar (wholesaler) untuk minyak mentah dan produk kilang telah dibuka bagi pihak luar. Perusahaan swasta pun mulai berdatangan untuk terlibat dalam pasar distribusi produk kilang di Cina. Akhir 2006, perusahaan partai besar (wholesaler) milik negara menikmati porsi pasar sebanyak 33,4% untuk produk kilang. Pada saat yang sama SPBU milik negara menguasai pasar Cina sebanyak 56,3%. Jumlah SPBU di Cina hingga saat ini terus bertambah dengan pesat dan hal menimbulkan industri SPBU Cina berada di persimpangan jalan mengingat input kilang domestik secara bertahap melakukan diversifikasi akibat dibukanya pasar dalam negeri.

Akibat persaingan pasar dan makin terbatasnya profit dalam industri SPBU ini maka jumlah SPBU di Cina mulai berkurang secara perlahan akibat 3 alasan penting. Yang pertama adalah mekanisme penetapan harga domestik untuk produk kilang (termasuk BBM) yang secara bertahap mengarah pada pola konsumtif sedangkan profit margin SPBU dari tahun ke tahun terus berkurang. Dibandingkan periode Rencana Pembangunan Lima Tahun Ke-9, profit margin gross untuk SPBU pada periode pembangunan ke-10 berkurang sebesar 45% - 60%. Yang kedua adalah akan bermunculannya perusahaan SPBU baru yang akan menambah persaingan. Sebagai misal, Sinopec dan CNOOC yang keduanya adalah milik swasta dan seperti halnya dengan perusahaan asing lain seperti Shell dan BP akan berupaya masuk dalam industri SPBU Cina. Yang terakhir adalah biaya pembangunan SPBU yang makin mahal seiring dengan makin tingginya harga tanah di Cina.

Agar bisa bersaing di pasar produk BBM maka hampir semua perusahaan domestik Cina secara aktif merambah sumber daya baru terkait dengan produk minyak seperti komoditas, klien, dan pola bisnis yang menguntungkan. Saat ini keuntungan dari supermarket serba ada yang bisa didirikan dalam SPBU di Cina mengalami peningkatan sebesar 45%-55% dari total keuntungan. Namun demikian, bisnis produk non minyak di Cina tersebut mulai menurun akibat lemahnya manajemen dan kurangnya rencana kelayakan. Meski demikian, tingginya potensi pasar produk non minyak di Cina akan dibawa menuju persaingan penuh seiring tingginya kepemilikan kendaraan di sana serta perubahan pola konsumsi masyarakat Cina yang juga dibarengi dengan upaya yang dilakukan oleh raksasa industri baik di dalam maupun luar negeri Cina.

Fase Nasional dan Fase standar Emisi akan diterapkan pada tahun 2007 dan 2010. Fase Standar Emisi Cina akan diberlakukan di Cina pada tanggal 1 Juli 2007. Kenyataannya Fase Emisi Cina tersebut pertama kali diberlakukan di Beijing pada tanggal 1 Januari 2006 dimana hanya beberapa puluh SPBU yang mampu memenuhi standar tersebut. Dengan kata lain industri SPBU Cina akan berkembang menuju orientasi kualitas bukan lagi orientasi kuantitas seperti yang akan berlaku pada Rencana Pembangunan 5 Tahun Ke-10 (2006 – 2010).

SISTEM BIOMETRIK DI SPBU

Sumber : LAUREN TARA LaCAPRA - Associated Press

Sepuluh unit SPBU milik Shell di Windy City melakukan uji coba sistem biometrik yang menjadikan konsumen cukup membawa kendaraannya ke SPBU lalu memindai sidik jari pada perangkat, kemudian mengisi bahan bakar. Sistem inipun dipasang di supermarket Shell yang secara langsung dikoneksikan ke rekening giro atau kartu kredit nasabah sebagai pembayaran.

“Saat berbicara dengan konsumen, mereka selalu mencari cara membeli bahan bakar secara lebih cepat dan mudah dan selalu menginginkan cara pembayaran transaksi secara cepat dan aman, kata Chriss Suess, manajer inovasi pengisian bahan bakar global Shell. “Mereka tidak ingin membawa lebih banyak kartu, peralatan, dan hal lainnya, dan mereka ingin semuanya itu bebas.”

Konsumen pada proses awal akan melakukan pemindaian sidik jari di outlet didalam SPBU dan kemudian dapat menghubungkan informasi pembayaran di outlet tersebut ataupun bisa secara online.

Perangkat biometrik dibuat oleh perusahaan yang berbasis di San Francisco yang bernama Pay By Touch yang merupakan bagian dari trifecta teknologi milik Shell yang diterapkan secara bergiliran di SPBUnya.

Shell bermitra dengan Fuelcast Media International LLC dalam menawarkan berita, cuaca dan olahraga lokal di layar digital SPBU. Fuelcast membayar Shell untuk kemampuannya menayangkan iklan sepanjang siaran dari stasiun NBC lokal. Layar monitor dipasang di 300 SPBU Shell di seluruh Amerika Serikat. Selain itu, para pengunjung SPBU bisa menguji perangkat hand-held nirkabel (semacam PDA multifungsi) yang memungkinkan mereka membayar semua layanan di SPBU secara elektronik dari balik jendela mobilnya.

Perangkat pembayaran teknologi tinggi ini merupakan prakarsa Shell untuk membangun loyalitas pelanggan yang akan menempatkannya di posisi depan dari pesaingnya di bidang teknologi serta menambah keuntungan melalui kesepakatan bisnis dengan Fuelcast. Shell mengatakan ini merupakan brand pertama dalam peluncuran sistem biometrik dimana pelanggan akan merasakan layanan futuristik dengan pemindai sidik jari.

Brandon Wright, juru bicara Asosiasi Pemasar Minyak Amerika mengatakan bahwa ia belum mendengar ada SPBU yang menerapkan sistem biometrik namun ia tidaklah terkejut kalau sekiranya saat ini ada SPBU yang menampilkan konsep SPBU Masa Depan sejalan dengan cepatnya permintaan konsumen dan metode pembayaran yang serba mudah.

Shell yang merupakan bagian dari Royal Dutch Shell PLC belumlah mempromosikan sistem ini, jadi ujicoba masih minimal, kata Suess.

Supermarket Sunflower, sebuah took grosir di Chicago juga menerapkan sistem pembayaran secara Pay By Touch. Sekitar 2 persen pelanggannya menggunakan metode ini, kata Debbie Britton, manajer took tersebut.

“Saya kira hal tersebut membuat takut orang,” kata Britton. “Mereka lebih bingung dengan keseluruhan sistem. Beberapa dari mereka berkata, ‘Yah..sekarang FBI bisa menemukan saya.”

Namun sistem biometrik sedikit menakutkan dalam suasana belanja retail dimana konsumen lebih menginginkan metode pembayaran lebih cepat dan aman. SuperValu, salah satu toko grosir terbesar di AS memiliki sistem Pay By Touch di sejumlah tokonya termasuk yang berlabel Albertsons, Cub foods, Jewel-Osco, bigg’s and Farm Fresh. The International Biometric Group memperkirakan pendapatan industri ini akan naik hingga US$ 7.41 miliar pada tahun 2012 dari US$ 3.01 untuk tahun ini. “Akan terjadi lompatan dan peningkatan,” kata John Siedlarz, direktur utama proyek the National Biometric Security. Ia menambahkan bahwa perusahaan retail akan lebih lambat dalam mengadopsi sistem biometrik dibandingkan perusahaan jasa keamanan dan lembaga pemerintah dikarenakan biayanya. “Jika Anda harus mendapatkan 10 juta outlet penjualan dan sistem keamanan ini biayanya sebesar US$ 50/orang maka biaya menjadi hal yang harus dihindari, ia menambahkan.”

Konsumen yang ingin menggunakan sistem ini harus mengetahui informasi apa saja yang harus dibagi kepada pihak afiliasi atau pihak ketiga, kata Beth Givens, direktur Privacy Rights Clearinghouse.

Shell mengatakan sistem ini tidak akan menyebarkan informasi pribadi para pelanggan Pay By Touch kepada pihak ketiga, dan Shell masih menawarkan form tradisional sebagai alat pembayaran bagi mereka yang tidak nyaman menggunakan sistem pembayaran biometrik.

Pejabat Shell mengatakan bahwa sistem ini bisa mengurangi upaya pencurian meskipun bisa saja terjadi duplikasi atau pencurian sidik jari. Alternatif pembayaran secara tunai, kartu kredit, dan chip identifikasi frekuensi radio bisa dicuri dan digunakan oleh orang lain. Penggunaan dalam skala industri tergantung pada pemilik SPBU apakah bersedia membayar pompa baru yang menggunakan sistem biometrik yang harganya ribuan hingga 10 ribu dolar, kata Wright.

Shell sendiri tidak yakin apakah prakarsa teknologi tinggi ini akan menambah biaya atau bagaimana perangkat tersebut diterima oleh publik, meskipun program uji coba tidaklah menghabiskan biaya besar, kata Suess.

“Kita menginginkan peningkatan loyalitas konsumen karena Shell merupakan satu-satunya pemasar bahan bakar yang menawarkan sistem ini,” Suess berkata.

KEAMANAN SPBU DI POLANDIA

Sistem Pengawasan SPBU secara Digital di Polandia : Studi Kasus di Polandia (Marek Dzioch)

Kejahatan sering terjadi di SPBU berupa pencurian bahan bakar dengan kendaraan setelah selesai mengisi ataupun pencurian asesoris mobil dan barang-barang lainnya yang dijual di SPBU. Meningkatnya aksi kejahatan bersenjata di SPBU terkait dengan banyaknya uang hasil penjualan bahan bakar oleh SPBU, uang tunai dalam cash register, serta kurangnya perlindungan atas tempat-tempat tersebut. Sedikitnya jumlah pegawai kadang-kadang cuma seorang, dan jauhnya letak kantor polisi atau pusat pemantauan membuat SPBU menjadi sasaran empuk pencurian dan kelompok kejahatan terorganisir.

Sistem alarm hanya melindungi SPBU dari perampokan bukan pencurian langsung yang terjadi selama jam kerja saat semua pegawai sibuk. Terpisah dari pencurian bahan bakar ataupun barang lainnya di SPBU harus diambil sebuah pertimbangan dimana ada kemungkinan pencurian dilakukan dari mobil konsumen ataupun aksi vandalisme.

Sistem pengawasan video yang handal dan didesain dengan baik adalah salah satu faktor utama yang bisa meningkatkan keamanan di tiap SPBU. Murahnya harga berbagai solusi mutakhir menjadikan sistem keamanan seperti ini begitu efektif dalam hal biaya saat ini.

PANDUAN DESAIN

Sebelum memulai mendesain sistem, kita harus mempertimbangkan hal-hal yang akan kita awasi dan rekam.Hal-hal itu seperti tampilan dan wajah orang, detil kendaraan (tahun dibuat, warna, dan nomor registrasi). Setelah panduan ini ada dalam pertimbangan maka kita bisa menempatkan sejumlah kamera yang diperlukan.

Juga harus diawasi lokasi dimana kendaraan masuk dan berhenti, pompa bensin, pintu masuk menuju toko, interior toko, meja kasir dan pintu keluar.+ PompaArea observasi harus mencakup kendaraan yang bersebelahan dengan pompa bensin. Area tersebut akan memudahkan pengambilan detil gambar termasuk nomor registrasi dan sosok pengendara. Juga hal penting lainnya adalah ketika pompa bensin berada di satu baris maka diperlukan dua kamera, satu didepan dan yang lainnya dibelakang. Hal ini akan menghindari terhalangnya pantauan oleh mobil kedua. Kamera harus ditempatkan pada ketinggian optimal yang memudahkan jarak pandang yang baik untuk menangkap plat registrasi.+ Pintu masuk dan keluarPengawasan kendaraan yang masuk dan keluar adalah solusi yang tepat karena tidak setiap kendaraan akan membeli bensin.

Beberapa kendaraan mungkin saja diparkir diluar area pengawasan dan pengendara atau penumpangnya hanya membeli sesuatu di toko. Harus terdapat sejumlah kamera khusus yang ditempatkan di pintu masuk dan keluar namun jika terdapat masalah berupa keterbatasan kabel bisa saja digunakan kamera jangkauan jauh dengan lensa fokus yang tajam. Bersamaan dengan kamera tersebut harus pula diatur agar area observasi makin tajam dengan cara mempersempit jalur masuk dan keluar. Hal ini bisa dilakukan dengan memberi batas seperti trotoar ataupun tiang besi dan pembatas lainnya.

Tujuan cara ini adalah untuk meminimalkan area pengawasan kamera yang memudahkan merekam detil kecil.+ Infrastruktur lainnya dalam SPBUSPBU ukuran menengah biasanya terdapat toko serba ada, tempat cuci mobil, bengkel dan sebagainya. Untuk mengawasi berbagai tempat tersebut membutuhkan banyak kamera dan multiplexer atau sejenis alat tersebut yang bisa mengawasi dan merekam semua kejadian.Solusi lain yang bisa ditawarkan berupa observasi detil di pintu. Untuk keperluan ini bisa dipakai kamera lensa pendek dengan sudut pandang yang besar dipasang diatas pintu. Lebih baik jika semua kamera dilengkapi dengan lensa otomatis untuk menghindari everexposing dari cahaya matahari atau lampu.

Berikut panduan pemasangan kamera berdasarkan asumsi diatas:

Kamera 1 : mengawasi jalan masuk menuju SPBU.

Kamera 2 : mengawasi jalan keluar dari SPBU.

Kamera 3 dan 4 : mengawasi pompa bensin pertama.

Kamera 5 dan 6 : mengawasi 2 pompa bensin lainnya.

Kamera 7 : mengawasi meja kasir dan pintu masuk menuju bangunan SPBU.

Kamera 8 : mengawasi ruangan lain di bangunan SPBU.

Kamera lainnya hingga 16 : mengawasi tempat penting lainnya seperti tempat parkir, restoran, tempat cuci mobil, dan lainnya.

Contoh sistem pengawasan SPBU

Pemilihan PeralatanKameraUntuk bisa mengawasi objek dan tempat secara baik maka diperlukan kamera bewarna yang sensitif dengan resolusi tinggi dan kendali lensa otomatis. Area dengan tingkat pencahayaan yang rendah memerlukan kamera malam. Kamera dengan sensor Super Wide Dynamic atau memiliki fungsi High Lum Cancel merupakan perangkat ideal yang bisa dipasang di lokasi yang memiliki kemungkinan mendapat cahaya secara tiba-tiba dari kendaraan.

Kamera universal yang mampu memenuhi semua persyaratan tersebut adalah SN-587C/A/10 M11205. Kamera ini merupakan salah satu kamera paling canggih yang menggunakan sensor citra Super Wide Dynamic. Kamera ini sangat insensitif terhadap overexposure ataupun underexposure dalam fragmen citra akibat cahaya pantulan, langsung ataupun backlight. Citra akan tersamarkan karena area bercahaya ataupun gelap. Kamera yang paling baik adalah yang memiliki fungsi pandang malam (night vision). Jika fungsi ini diaktifkan maka kamera langsung beralih ke mode B/W dengan kondisi rendah pencahayaan. Kamera ini mampu menghapus efek yang tidak perlu dalam citra yang bisa saja muncul dalam kondisi seperti itu. Karena kamera ini masuk jenis 480 TVL resolusi horizontal maka termasuk kelompok resolusi tinggi.LensaDi SPBU harus digunakan kamera dengan lensa otomatis. Lensa otomatis ini mampu menyesuaikan proporsi tetap dari cahaya yang jatuh pada sensor citra dan tidak dipengaruhi oleh kondisi pencahayaan. Kamera ini mampu bekerja dengan baik dalam kondisi pencahayaan yang ekstrim (cahaya berlebihan ataupun redup). Selain itu kamera ini menjamin gambar tidak akan overexpose oleh cahaya ataupun pantulan dari permukaan benda lain.Rekaman VideoLangkah berikutnya dari sistem ini adalah memasang alat rekaman yang bisa diputar ulang maupun dilihat secara langsung. Rekaman video digital dengan fungsi jaringan adalah hal yang utama saat ini dalam system pengawasan digital. Sistem ini begitu mudah dipasang dan dijalankan serta mudah mengendalikannya dari jarak jauh lewat jaringan.

Sistem pengawasan digital berbasis kartu DVR. Setting ini berisi kartu DVR khusus yang dipasang dalam PC dan menggunakan perangkat software. Adalah sulit untuk membuktikan keunggulan suatu sistem dengan sistem lainnya. Perangkat ini memiliki keunggulan dan kelemahan. Namun dengan terus terdapatnya kerjasama antara produsen dan pengguna sistem ini maka akan berkembang software dan fungsi baru yang menjadikan sistem ini lebih fleksibel dan handal.

Kartu yang berasal dari berbagai produsen akan berbeda dalam aplikasi sirkuit integrasi, kemmapuan tambahan dan kerjasama dengan perangkat tambahan. Sebagian besar sistem ini menawarkan koneksi internet. Software dasar biasanya memudahkan untuk :Melihat secara langsung dan mengumpulkan video – aplikasi Server.Melihat langsung dan video rekaman via internet – aplikasi Klien.Memutar video rekaman – aplikasi Browser.Adalah perlu diperhatikan bahwa sistem ini tidak memerlukan super komputer untuk operasinya namun komputer harus mampu mendukung sistem pengawasan.

Disamping fungsi standar yang biasa dilakukan oleh sistem analog maka sistem digital memberikan kemampuan tambahan seperti :Registrasi dengan jumlah frame yang lebih besar tiap detiknya misalnya hingga 200 frame/second untuk semua kamera.Operasi jaringan.Kemudahan dan kecepatan akses untuk tiap gambar rekaman.Kemungkinan pembuatan sistem bebas untuk layanan.Kemungkinan digabungkannya sistem CCTV dengan sistem lainnya seperti alarm anti perampokan maupun kebakaran.

Kemudahan menambahkan sistem lain melalui koneksi alat tambahan untuk keperluan kendali jarak jauh, kamera PTZ berputar, dan rekaman audio.MonitorAdalah penting untuk memperhatikan pemilihan monitor dengan diagonal yang tepat. Jika monitor digunakan secara sporadis maka ukuran diadonal yang diperlukan antara 12 hingga 15 inchi. Jika untuk pengawasan real time maka diperlukan monitor dengan diagonal yang lebih besar dari 20 inchi.KesimpulanPengawasan dengan sistem seperti ini mampu menurunkan jumlah aksi kejahatan di SPBU.

Dengan menurunnya jumlah aksi kejahatan maka pengunjung SPBU semakin bertambah dengan keperluan tidak hanya membeli bahan bakar namun untuk keperluan yang lain seperti makan di restoran SPBU atau pergi ke toko serba ada. Selain itu konsumen tidak perlu khawatir atas kendaraan yang diparkirnya karena diawasi dengan baik. Dengan kata lain sistem seperti ini mampu meningkatkan keamanan di tiap SPBU.

SEJARAH SPBU PERTAMA DI DUNIA

Sumber : Chevron (dimuat dalam BBMWATCH Journal No 26 Vol V 2007)

Lahirnya SPBU
Adalah sebuah era dimana lalu-lintas di Amerika banyak menggunakan kuda ataupun kereta kuda. Setelah ditemukannya minyak dan kendaraan berbahan bakar gasolin maka para pengendara mulai berburu tempat penjualan gasolin seperti toko serba ada ataupun toko besi yang menjual bahan bakar tersebut serta pelumas.

Pada tahun 1907, John McLean seorang manajer penjualan Standar Oil Co (California) di Seattle - kelak menjadi Chevron, mendapatkan ide cemerlang. Ia memasang tangki berkapasitas 30 galon lalu menyambungkannya dengan selang untuk mengalirkan gasolin serta diujung selang ia memasang gelas ukur untuk menakar jumlah gasolin yang akan dijual kepada pembeli. Dengan dilengkapi atap dari kanvas, jalur kendaraan serta meteran untuk mengetahui jumlah bahan bakar yang dijual maka jadilah sebuah SPBU pertama di dunia. Meskipun pada awalnya banyak mendapat perlawanan dari pemerintah lokal karena takut akan bahaya kebakaran namun masyarakat begitu terbuai dengan pelayanan SPBU ini.

Tahun 1914, Standard mengoperasikan 34 SPBU dan mereka menyebutnya pada waktu itu dengan istilah berada di 6 kota di California.Dengan ditambahkannya fasilitas air bersih dan udara bagi ban kendaraan secara gratis maka berkembang menjadi stasiun layanan bahan bakar. Para pemilik kendaraan begitu tertarik mengunjungi SPBU jenis ini karena pemandangan dan model tamannya yang banyak diiikuti oleh seluruh SPBU milik Standard selama Perang Dunia I setelah Presiden Woodrow Wilson meminta warga Amerika untuk menjalankan gerakan taman rumah.

Rival Jarak Jauh
Periode pasca perang merupakan saat yang dramatis bagi pertumbuhan bisnis SPBU perusahaan ini. Akhir tahun 1919, Standard Oil Co (California) memiliki 218 SPBU yang tersebar di Washington, Oregon, California, Nevada serta Arizona yang jumlah ini adalah lebih banyak dari jumlah SPBU 3 perusahaan pesaingnya jika digabungkan. Empat tahun kemudian jumlah SPBU milik perusahaan ini bertambah menjadi 700 unit yang tersebar di lima negara bagian tadi.

Dengan terus meningkatnya sistem jalan raya maka semakin mendorong para pemilik kendaraan untuk bepergian dengan jarak yang jauh. Oleh karenanya Standard menarik para pemilik kendaraan dengan menambahkan fasilitas kenyamanan di SPBUnya seperti ruang istirahat dan air minum dingin saat cuaca panas. Fasilitas lainnya yang ditawarkan adalah pemeriksaan oli dan pembersihan karburator.

One-stop motoring
Standard memperkenalkan Standard Lubrication System yang terdiri dari 31 operasi terpisah dan belasan produk lainnya dengan harga sama di semua SPBU milik Standard pada awal 1928. Dengan terus ditambahkannya berbagai fasilitas layanan seperti pemeriksaan ban, lampu kendaraan, serta baterai kendaraan maka Standard telah mempelopori usaha layanan one stop motoring.

Layanan ini bersamaan dengan didirikannya Standard Stations Inc, sebuah anak perusahaan yang mengoperasikan seluruh fasilitas SPBU pada tahun 1931. Tanda SPBU ini berupa lampu neon berwarna merah, putih dan biru membentuk logo chevron (tanda kepangkatan). Saat Amerika memasuki depresi ekonomi maka Standard mulai fokus pada peningkatan bisnis melalui standarisasi, tampilan menarik dan mudah dikenali, kualitas produk, layanan superior dan beroperasi secara efisien.

Tampilan Harmoni
SPBU milik Standard Oil Co. of California didesain untuk menyesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitarnya. Misalnya Standard membangun sebuah SPBU dengan type outdoor untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan pegunungan dan alam pedesaan di Amerika Serikat bagian barat.

Setelah Perang Dunia II, perusahaan meluncurkan Program SPBU Chevron di fasilitas yang dioperasikan oleh dealer swasta. Program ini bertujuan untuk memperkuat pengenalan konsumen atas BBM dan brand Chevron. Upaya pemasaran yang dilakukan Standard terus tumbuh pada akhir 1940an saat anak perusahaan ini mengoperasikan 2.360 SPBU Calso (California Standard Oil) di Timur Laut AS. Sepuluh tahun kemudian perusahaan ini mengubah brand SPBU Calso menjadi Chevron.

Pertumbuhan jaringan SPBU terus meningkat pada tahun 1961 saat Standard of Kentucky menjadi anggota keluarga Standard Oil Company of California. Dengan jumlah SPBU mencapai 8.500 unit, Standard of Kentucky terus memimpin persaingan dalam bisnis produk BBM di lima negara bagian yaitu Kentucky, Georgia, Florida, Alabama dan Mississippi.

Logo Kesuksesan
Tahun 1969, 2 tahun setelah dilakukan studi identitas korporat, Standard membuat logo baru berupa dua garis tebal berwarna biru dan merah sejajar menyerupai huruf V dengan kata Chevron diatasnya. Logo ini disebar di seluruh SPBU, pabrik pengepakan, kendaraan, kantor maupun kapal tempat dimana perusahaan ini melakukan usahanya yang mencerminkan tujuan terbaik yang dicapai di masa lalu, kualitas esensial perusahaan, serta menjadi perusahaan energi global di masa depan.

Menggabungkan citra
Tahun 1970an, Standard Oil Co of California memperkenalkan jenis SPBU Hallmark dan Suburban. Desain SPBU Hallmark bercirikan atap yang rata dan bersih dengan garis-garis kontemporer sedangkan SPBU Suburban atapnya mirip dengan bangunan perumahan penduduk.

Dimanapun Standard beroperasi maka yang terbayang adalah perusahaan yangmemberikan citra modern, berorientasi teknis, dan berskala internasional. Keseragaman arsitektur, tata letak, logo perusahaan dan warna memudahkan pemilik kendaraan mengenali SPBU Chevron dan kualitas bahan bakar yang dijualnya. Saat Chevron merger dengan Gulf Corporation maka 3.600 unit SPBU milik Gulf mengadopsi brand Chevron yang bernama ”Hallmark 21”. Saat yang sama ada sejumlah kecil SPBU Gulf yang tetap memakai brand lama untuk mempertahankan konsumennya.

Waktu berganti, meningkatkan standar
Tahun 1988, Chevron meluncurkan program pemasarn retail yang bernama “Commitment to Service Excellence” guna meningkatkan layanan konsumen. Tujuan utama program ini adalah agar dealer Chevron menawarkan produk kualitas tinggi dengan harga yang bersaing, memenuhi waktu operasi, menawarkan sejumlah cara pembayaran, keamanan, akses mudah menuju SPBU, kemudahan mengoperasikan pompa gasolin, kebersihan, SPBU yang menarik serta terang dengan cahaya lampu, juga layanan yang prima.

Untuk mempercepat transaksi di SPBU, Chevron menjadi perusahaan pertama dalam industi ini yang menggunakan jaringan satelit dalam mengelola kartu kredit. Sistem ini dikenal dengan nama Fast Pay yang terdiri dari alat pembaca kartu kredit yang dirancang bergabung dengan pompa gasolin serta dihubungkan dengan satelit yang mengorbit diatas kepulauan Galapagos.

Dengan terus berkembangnya inovasi di SPBU maka Chevron telah jauh berkembang dari konsep SPBU awal yang dibangun di Seattle 9 dekade lalu yang belum sepenuhnya memuaskan konsumen.Apa yang akan dikatakan oleh sang penemu SPBU bernama John McLean jika ia berjalan diantara SPBU Chevron hari ini? Mungkin ia akan berkata, “Isilah kendaraan Anda dengan bahan bakar dari Chevron yang menggunakan Techron (Technology Chevron).”

STUDI SPBU DI PEDESAAN SKOTLANDIA

Sebuah studi mengenai deskripsi dan prospek bisnis SPBU di daerah pedesaan Skotlandia yang dilakukan oleh Konsultan Riset Roger Sidaway dari Environmental Resources Management, The Scottish Office Central Research Unit (versi bahasa Inggris)

In recognition of the strategic importance of petrol supplies to Scotland's rural economy and increasing public concern over the decline in rural petrol station numbers, The Scottish Office commissioned this study to examine the economic, social and environmental issues of petrol stations in rural Scotland.

Main Findings
+ The study identified a total of 815 petrol stations in rural Scotland. Almost half of these (45%), were located in remote rural areas, defined as at least 1 hour's drive-time from major population settlements.
+ Rural petrol stations tend to be small, and the throughput of the average rural petrol station is less than half of the average UK petrol station.
+ 87% are independently owned, compared with the UK average of 43%.
+ 59% of rural petrol stations have at least one underground petrol storage tank over 20 years old. 12% have a tank over 40 years old.
+ Rural petrol stations employ an average of 3.5 full time staff and 3.1 part time staff.
+ There has been a significant decline in the number of petrol stations in rural Scotland in recent years. This trend is likely to continue, and it is estimated that around 100 rural petrol stations are most vulnerable to closure.
+ Rural petrol stations are considered to be most vulnerable to closure as a result of petrol price competition effects (which result in declining throughputs at rural stations as motorists seek cheaper urban fuel) and the effects of certain environmental and health and safety regulations which are expected to require capital investment by stations.
+ A total of 430 rural petrol stations are likely to incur capital costs of between £3,000 and £6,000 to install Stage 1 Petrol Vapour Recovery controls over the next 6 years. Given the extended period smaller stations have to meet the requirements, it would appear that most stations ought to be able to cover these costs.

Introduction
Rural petrol supplies in Scotland have been recognised by the Scottish Office to be of strategic economic and social importance. In response to public concerns about the decline in rural petrol supplies, this project was commissioned by The Scottish Office General Agricultural Policy and Rural Development Division to examine the impacts of petrol station closure and to identify a range of possible ways to secure adequate petrol supplies in such areas.

Characteristics of Rural Petrol Stations
Methods used for the study included the development of a database of rural petrol stations, surveys of a sample of petrol stations and consultations with key organisations with interests in the issue of rural petrol supplies.

A total of 815 petrol stations were identified. These were classified by remoteness (based on drivetimes from urban areas) and size (based on petrol throughputs). The data show that the population of petrol stations is heavily biased towards a large number of small stations and a small number of very large stations, and that the smallest stations tend to be located in the remotest areas. 45% of rural petrol stations are located in areas classified as remote rural, defined as at least one hour's drive time from major population settlements of 30,000 inhabitants or above. The average rural petrol station was found to have a throughput of around 1 million litres per annum - approximately half of the average UK petrol station.

When age of station infrastructure was considered, 59% of stations were found to have at least one underground petrol storage tank over 20 years old and 12% have at least one tank over 40 years old.

There are two principal forms of petrol station ownership - company owned and independent. Company owned sites are those petrol stations which are owned by an oil company or petrol wholesaler and which may be operated by a company manager, tenant, licensee or agent. The operator is therefore contractually tied to the owning company. Independently owned sites are free to secure petrol supply and other agreements with any wholesaler. In rural Scotland a high percentage (87%) of petrol stations are independently owned, compared with the UK average of 43%. There is also a much higher proportion of independent ownership amongst the smaller sites.

Business turnover for rural petrol stations was found to be greatest among locations closer to urban areas. However, petrol stations in these locations were found to have amongst the lowest rates of profitability, with sites in the very remote locations being on average more profitable.

Petrol Pricing
Although not a key part of the study, retail petrol prices were surveyed during the study. Analysis of the data showed that the greatest proportion of petrol stations retailing the most expensive petrol were located in the remotest areas. Survey information suggests that motorists in these locations are paying up to £112 per year more than the national average, adding 4.5% to the typical UK cost of motoring in rural areas.

Importance of Petrol Stations
Rural petrol stations are important in terms of their contribution to the strategic and local economy, as a source of local employment and as a community facility.

Tourism is a key economic sector in most parts of rural Scotland, and because of the high proportion of tourists travelling by car, petrol stations both support and are supported by the tourist trade.

Study data show that rural petrol stations employ an average 3.5 full time staff and 3.1 part time staff. Total petrol station employment in rural areas is estimated as 3,700 full time equivalent jobs plus spin-off effects in the local economy of perhaps a further 750 jobs.

Rural petrol stations can offer an important community service through the provision of non-petrol goods and products ranging from groceries to post office facilities. An average of 8 non-petrol services per station was derived from the study, and stations in remoter areas were found to offer a slightly greater range of services. 13% of petrol station operators considered that their site was the only provider of 1 or more of the services it offered within a 5 mile radius.

Vulnerability of Rural Petrol Stations
Two key factors influencing petrol station vulnerability have been identified:
+ petrol price competition; and
+ regulatory pressures.

Petrol stations in peri-urban and rural areas are at greater risk of declining throughputs as a result of intense price competition from sources of cheap urban petrol stations (including hypermarkets and large oil company sites). The study identified independent sites with low throughputs of less than half a million litres per annum and below average profitability as being particularly vulnerable to closure. Around 60 petrol stations were identified as being the most vulnerable to closure from this effect.

Regulatory pressures stem principally from changes in health, safety and environmental regulation which is predicted to result in requirements for capital expenditure, for example on tank replacement. Stations vulnerable to regulatory pressures have been identified using below average throughput and profitability and with aged storage tanks as the key criteria. A total of approximately 70 sites have been identified as most vulnerable to closure.

The effect of the requirement for Petrol Vapour Recovery (PVR) at rural petrol stations was also assessed. It is estimated that a total of 430 rural sites will need to spend between £3,000 and £6,000 to install Stage 1B controls over the next six years. Given the staged periods for implementation according to station throughput, it would appear that most stations ought to be able to cover these costs.

If the current derogation which exempts new small stations is not extended to existing sites, an additional 157 sites would be brought within Stage 1B requirements at a cost of around £700,000. No stations are considered to be directly at risk from PVR Stage 1B alone whilst the derogation continues to apply.

Impacts of Petrol Station Closures
Allowing for overlaps between the petrol stations identified as being most vulnerable to closure in the above categories, it is estimated that around 100 sites are most vulnerable to closure over the next 5 years.

The effect of this level of closures would be as follows:
+ the loss of 365 full time equivalent jobs (direct employment) or about 9% of employment in rural petrol stations;
+ increased inconvenience for rural communities, particularly those in remote areas where there are few other suppliers of goods and services;
+ an environmental impact of an additional 8.5 million miles of car travel per year (giving rise to an additional 1,900 tonnes of carbon dioxide emissions);
+ an increased cost to motorists of additional travel of around £55 per year in petrol and £250 per year in total motoring costs.

Measures
The study identified a range of suggested measures to slow the rate of decline in the number of petrol stations. Possible measures at a national level include amendments to duty on petrol in rural areas and sustaining derogations from PVR, as well as recent action by oil companies to lower wholesale petrol prices to retailers. At a regional level, implementation of rate relief for petrol stations will provide some financial benefit and useful measures which are currently being adopted in some locations by local authorities and enterprise companies include grants and loans for tank testing and capital equipment replacement. Technical measures such as unmanned filling stations may have a useful application in some cases.

SPBU DENGAN FASILITAS INTERNET WIFI (NIRKABEL)

Sumber : Silicon.com

T-Mobile telah menandatangani kesepakatan dengan rantai distribusi Texaco untuk menyediakan layanan akses internet hotspot di seluruh SPBU milik Texaco di Inggris.

Layanan ini akan dipasang di beberapa ratus unit SPBU Texaco utamanya di jalur protokol (A-road) dalam beberapa bulan ke depan. Para pengunjung bisa mengakses internet tanpa kabel dengan laptop saat memasuki SPBU Texaco, memilih tempat yang nyaman misalnya forecourt lalu masuk ke jaringan perusahaan mereka dan bisa memulai aktifitas kantor harian.

Texaco menggunakan layanan HotSpot T-Mobile ditambah dukungan dari Mapesbury Communications, sebuah penyedia hotspot broadband Wi-Fi yang baru muncul. Kesepakatan layanan hotspot dengan T-Mobile ini merupakan kelanjutan dari proyek serupa di 56 unit kedai kopi Starbuck serta 6 hotel Starwood yang tersebar di 21 kota di seluruh Inggris.

Brian McBride, Managing Director T-Mobile Inggris mengatakan bahwa perusahaannya bertujuan mengembangkan berbagai lokasi sebagai pusat bisnis publik dan mereka bisa mengakses internet secara mobile. General Manager Pemasaran dan Pengembangan Texaco, Peter Oakford mengatakan bahwa hotspot Wi-Fi merupakan layanan khusus di SPBU Texaco yang bisa menawarkan tambahan produk selain bahan bakar dan makanan.

PELAKU CARD SKIMMER MENIPU PELANGGAN SPBU

Sumber : Lincolnshire.co.uk

Jaringan kejahatan Internasional telah menjadikan SPBU di Lincoln, Inggris sebagai target operasinya dan telah mengambil ribuan pound uang pelanggan SPBU tersebut.

Bank the Echo dibanjiri protes oleh nasabahnya yang menyatakan terdapat penarikan tak dikenal sebesar 200 hingga 500 pound dari rekening banknya. Uang tunai mereka diambil dari mesin ATM yang berada di negara-negara seperti Amerika, India, China dan Arab Saudi.

Pihak bank telah mengkonfirmasi denominator dari penarikan ilegal ini berasal dari transaksi pembelian di SPBU Pace BP di Doddington Road, off the A46 di barat kota itu. Pace Petroleum Ltd yang mengoperasikan SPBU tersebut, bank-bank Inggris dan Kepolisian tengah menyelidikinya. Pakar kejahatan perbankan ternama di HSBC mengatakan bahwa modus operandi kejahatan ini adalah berupa skimming kartu kredit dan merekam orang saat memasukkan nomor pin mereka. Informasi yang didapat digunakan untuk membuat kartu kredit duplikat lalu dikirim ke seluruh dunia agar bisa menarik uang secara tunai. Siapapun yang sudah bertransaksi di SPBU hendaknya memeriksa rekening banknya dengan segera. Orang yang terkena penipuan ini mencapai ratusan.

RESUME BERITA NASIONAL 31 MARET 2008

ELPIJI BELUM MASUK, MINYAK TANAH LANGKA
Sumber : Liputan6 – 30 Maret 2008

Pandeglang :
Gencarnya program konversi bahan bakar ke elpiji membuat minyak tanah ikut langka di daerah-daerah yang belum termasuk dalam program tersebut. Seperti di Pandeglang, Banten, sudah empat hari minyak tanah langka. Warga bahkan menitipkan jeriken mereka berhari-hari di pangkalan agar bisa dapat jatah. Karena langka, harga pun meroket. Satu liter minyak tanah dihargai Rp 5.000 atau dua kali lipat dari harga normal.

Di Depok, Jawa Barat, warga juga mengeluhkan sulitnya mendapat minyak tanah, kendati mereka belum masuk dalam program konversi. Warga yang hendak membeli minyak tanah harus puas dengan jatah yang ditentukan agar semua kebagian. Sulitnya warga di daerah non-konversi mendapatkan minyak tanah dengan harga subsidi tak pelak mengundang protes dari warga.

****

KETIKA MINYAK TANAH DIJAGA INTEL
Sumber : Liputan6 – 29 Maret 2008

Demak :
Kelangkaan minyak tanah meluas ke berbagai daerah. Di Demak, Jawa Tengah, belum lama ini agen minyak tanah dijaga petugas intel agar komoditas bersubsidi itu tidak dijual ke spekulan industri maupun penjual bahan bakar minyak oplosan. Salah satu agen minyak tanah yang dijaga intel berada di Desa Purwosari, Kecamatan Sayung, Demak. Setiap kali lima drum minyak tanah datang dari Pertamina, seorang intel dari Kepolisian Resor Demak langsung tampak di sekitar lokasi. Kehadirannya mudah diketahui dari sosok dan pakaian yang dikenakannya.

Pemilik agen, Masroni, mengatakan kehadiran intel itu membuat dirinya lebih tenang melayani warga. Alasannya, aparat bisa melihat secara langsung kalau seluruh minyak tanah bersubsidi itu memang dijual untuk warga, bukan untuk industri maupun penjual BBM oplosan. Adapun banyak warga Demak mengeluhkan sulitnya mencari minyak tanah. Mereka enggan beralih ke gas karena harganya dianggap lebih mahal dan penggunaannya lebih rumit.

Di Beji, Depok, Jawa Barat, sejak pagi warga antre di pangkalan menunggu datangnya minyak tanah. Namun hingga tengah hari, pasokan minyak dari Pertamina tak kunjung datang. Akhirnya pihak pangkalan hanya menjual stok yang ada. Sebagian warga Beji sebenarnya sudah menerima kompor gas dari Pertamina. Hanya saja mereka enggan memakainya karena takut kompor meledak.

Kelangkaan minyak tanah juga terjadi di Pandeglang, Banten. Diduga, Pertamina mengurangi jatah minyak karena di beberapa wilayah di Pandeglang, konversi minyak tanha ke bahan bakar gas segera dimulai. Akibatnya di wilayah itu harga minyak tanah melonjak lebih dari Rp 4.000 per liter.

****

DEPARTEMEN ESDM SEPAKATI 4 ASUMSI RAPBN-P 2008
Sumber : Okezone – 29 Maret 2008

JAKARTA :
Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyepakati empat asumsi RAPBN-P 2008 yang terkait dengan sektor ESDM.

Kesepakatan dihasilkan dalam rapat pembahasan dengan Panitia Anggaran dan Komisi VII DPR-RI mengenai pendapatan sektor ESDM, Subsidi BBM, dan Subsidi Listrik, seperti dikutip dalam keterangan tertulis Departamen ESDM, di Jakarta, Sabtu (29/3/2008).

Empat asumsi itu adalah tingkat produksi minyak mentah, besaran Indonesia Crude Price (ICP), besaran Alpha untuk PT Pertamina guna penetapan subsidi BBM serta besaran subsidi listrik.

Tingkat produksi minyak mentah adalah 927 ribu barel per hari. Sedang besaran ICP adalah USD 95 per barel. Berdasarkan asumsi ini maka penerimaan migas sekitar Rp246,3 triliun.

"Sedang penerimaan sektor ESDM, termasuk komoditas sumber daya mineral, menjadi sekitar Rp284,2 triliun," tulis laporan tersebut.

Besaran Alpha besarnya marjin dan distribusi untuk PT Pertamina disepakati sebesar sembilan persen, turun dari 12,5 persen. Berdasarkan asumsi volume BBM sebesar 37 juta Kilo Liter (KL) dan volume LPG (setara minyak tanah) sebesar dua juta KL, maka total subsidi BBM menjadi Rp130,9 triliun. Sedang subsidi listrik sebesar Rp61,01 triliun. Jumlah tersebut tidak termasuk kekurangan subsidi listrik 2007 sebesar Rp4,28 triliun.

Pelaksanaan efisiensi BBM sebagai upaya pengurangan subsidi BBM sangat tergantung kepada tingkat kesuksesan program konversi minyak tanah ke LPG, distribusi tertutup BBM melalui kartu kendali, program smart card untuk Premium dan Solar serta penegakan hukum bagi penyalahgunaan BBM.

Pelaksanaan kartu kendali secara bertahap akan dilakukan secara bertahap di enam propinsi di pulau Jawa. Sedang smart card sedang dipertimbangkan secara cermat serta didahului dengan sosialisasi sebelum diberlakukan uji coba dilaksanakan di Batam dan Bali.

Ke dua lokasi itu merupakan daerah distribusi BBM yang terpisah dengan tingkat pendapatan masyarakat tergolong cukup.

Adapun pengurangan subsidi listrik dilakukan setelah sosialisasi program penghematan untuk pelanggan R-3 dilakukan. Secara bersamaan juga akan dibagikan Lampu Hemat Energi (LHE).

Upaya efisiensi lain berupa penggantian bahan bakar diesel dengan Marine Fuel Oil (MFO) bagi seluruh pembangkit listrik BBM, penggunaan gas bumi untuk pembangkit listrik di Muara tawar serta mengurangi susut jaringan dan Alpha BBM PLN sebesar lima persen.

BBMWATCH NEWS Edisi April 2008

+ Harga Motor Gasoline (Mogas) Singapore yang menjadi acuan harga Premium mengalami kenaikan cukup tajam. Harga Keekonomian Premium pada periode April 2008 naik 8 % dibandingkan bulan sebelumnya menjadi Rp 7.943/ Liter.

+ Harga Gasoil Singapore yang menjadi acuan harga Solar mengalami lonjakan. Harga keekonomian solar April 2008 naik 12.45 % menjadi Rp. 8.700/ Liter. Sama halnya dengan Premium, maka beban subsidi solar (sektor transportasi) terus naik.

+ Hal yang sama juga terjadi pada harga kerosene Singapore sebagai acuan harga minyak tanah. Harga Keekonomian minyak tanah pada bulan April 2008 naik cukup besar yaitu 11.5% menjadi Rp. 8.655/ liter, akibatnya subsidi minyak tanah akan berkisar diatas Rp. 6.600/ liternya.

+ Berdasarkan perhitungan BBMwatch, harga Pertamax, Pertamax Plus, dan Pertamina DEX (Solar Grade Tinggi) pada April 2008 nanti diperkirakan berturut-turut mencapai Rp. 7.750, Rp. 8.000, dan Rp. 9.000 per Liternya.

+ Untuk harga Bahan Bakar Nabati/ Biofuel sesuai dengan harga referensi Biodiesel dan Ethanol bulan Maret 2008 diperkirakan berturut-turut mencapai angka Rp. 5.000/liter (Ethanol/Bio-Premium) , dan Rp. 12.000/liternya (Biodiesel/Biosolar).

+ Harga LPG Saudi Aramco Contract Prices (Aramco CP) berdasar data akhir Maret 2008 yang dapat menjadi acuan harga keekonomian LPG bulan April 2008 di Indonesia diperkirakan mencapai Rp 8.200/Kg.

+ Harga Minyak Mentah BCI-13 (Rata-rata Harga Minyak Mentah dari 13 Negara Pilihan BBMwatch berdasarkan aspek sensitivitas geopolitik & konsistensi volume produksi) mencapai US$ 102.32/ Barel. Total produksi per Maret 2008 dari negara BCI-13 mencapai 51.200.000 bph, sekitar 60% produksi dunia.

RESUME BERITA NASIONAL 28 MARET 2008

ELPIJI LANGKA, HARGA MERANGKAK
Sumber : Okezone – 27 Maret 2008

TULUNGAGUNG :
Peredaran gas elpiji di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur,terjadi kelangkaan. Sejak Senin 24 Maret, hampir seluruh pedagang eceran atau subdealer di wilayah Kota Marmer tidak memiliki pasokan elpiji.

Sebagian besar tabung logam elpiji yang menumpuk di ruang penyimpanan dalam keadaan kosong. Sementara, bersamaan dengan kelangkaan ini, harga gas elpiji melambung tinggi. Tabung dengan berat bersih 12 kilogram yang semula Rp 55 ribu menjadi Rp 85 ribu.

"Banyak pelanggan yang terpaksa pulang dengan tangan hampa. Padahal katanya mereka sudah mencari kemana-mana dan hasilnya sama. Puncaknya adalah hari ini. Tidak ada sama sekali tabung yang berisi, semuanya kosong, " ujar Aman, 57 salah satu pengecer (subdealer) elpiji di Desa Jepun Kec Boyolangu.

Menurut dia, kelangkaan ini sudah berjalan sekitar sepuluh hari. Gejala itu diawali dengan pengurangan stok pengiriman dari tingkat agen atau dealer kepada pengecer. Aman mengatakan, pedagang eceran tidak pernah tahu alasan pengurangan stok tersebut. Yang terjadi, sub dealer yang dalam kondisi normal rata-rata memiliki stok dagangan 100 tabung per hari menjadi 50 tabung per hari.

Pengiriman barang dari dealer ke sub dealer berlangsung dua kali dalam seminggu. Yakni sekali pengiriman sebanyak 50 tabung. "Dari berkurang akhirnya tidak ada sama sekali. Kita juga tidak mendapat penjelasan penyebab pengurangan stok ini. Biasanya dalam kondisi normal dalam setiap hari saya bisa menjual 25 tabung, "jelasnya.

Aman mengatakan, pihaknya tidak begitu saja menyerah dengan keadaan ini. Sebelum puncak kelangkaan terjadi, dirinya sempat "berburu" gas elpiji diluar wilayah eks Karesidenan Kediri. Yakni diantaranya Kabupaten Jombang.

Di sana para pengecer elpiji Tulungagung bisa mendapatkan sebanyak 25-30 tabung elpji dalam sekali perburuan. "Mungkin karena banyak pengecer yang melakukan solusi yang sama. Akhirnya di Jombangpun barang juga tidak ada. Yang terakhir kami memasang tulisan "Habis" di tengah-tengah tabung gas elpiji yang kosong," tuturnya sembari tersenyum kecut.

Sedangkan terkait kenaikan harga jual, menurut Aman sudah berlangsung sekitar sebulanan ini. Harga jual elpiji yang semula Rp55 ribu per unit dalam waktu cepat berubah menjadi Rp65 ribu per unit. Kenaikan harga itu tidak juga berhenti. Dalam waktu singkat harga Rp65 ribu per unit berubah menjadi Rp70 ribu per unit dan terakhir Rp85 ribu per unit. Untuk tabung gas elpiji ukuran 5 Kg seharga Rp175 ribu beserta isinya.

"Mungkin kenaikan harga ini dampak dari kelangkaan, "ujarnya berharap kondisi normal segera kembali.

Sementara itu pihak PT Elpindo selaku dealer distributor gas elpiji di wilayah Blitar, Tulungagung dan Trenggalek ketika dikonfirmasi membenarkan telah terjadi kelangkaan.

Menurut keterangan Fikri salah satu staf administrasi PT Elpindo yang bekerja sama dengan Pertamina Kediri, kelangkaan ini disebabkan sulitnya kapal tanker pengangkut elpiji bersandar di pelabuhan Tanjung perak Surabaya akibat cuaca buruk.

Informasi dari pertamina kapal yang mengangkut tidak bisa bersandar. Karena itu muncul kebijakan pengurangan stok yang diakuinya berdampak pada kelangkaan. "Keadaan ini sudah berlangsung sekitar sebulanan, "paparnya.

Pengurangan stok ini sebesar 65-70 persen dari kapasitas tabung gas elpiji yang dikeluarkan PT Elpindo di wilayah Blitar, Tulungagung dan Trenggalek. Yakni 1.500-1.600 tabung elpij per hari.

Jumlah pasokan ini dibagi ke seribu subdealer (pengecer). "Perincianya di Blitar sebanyak 600 sub dealer. Sedangkan di Tulungagung dan Trenggalek sebanyak 400 sub dealer . Semua jatah pasokanya dikurangi, "jelasnya menambahkan mengaku tidak tahu sampai kapan keadaan ini akan terjadi.

Namun menurutnya bila tanker pengangkut elpji bisa bersandar maka pasokan gas elpiji akan kembali normal seperti sedia kala.

****

HARGA GAS TEMBUS RP 65.000/TABUNG
Sumber : Okezone – 27 Maret 2008

MADIUN :
Kelangkaan elpiji di wilayah kota dan Kab Madiun dalam tiga hari terakhir membuat melambung tinggi. Bahkan, harga elpiji di tingkat pengecer di wilayah Kab Madiun tembus sampai Rp65.000 untuk tabung isi 12 kilogram. Padahal, dari agen harga elpiji dijual hanya Rp52.000 per tabung isi 12 kilogram.

Selain harganya melambung tinggi, elpiji juga sulit di dapatkan di agen maupun di pengecer. Tak pelak situasi seperti itu membuat ibu-ibu rumah tangga kelimpungan.

"Saya sudah pesan elpiji di salah satu agen di Kota Madiun ini beberapa kali. Tapi, jawabannya masih kosong. Sedangkan, kalau beli di pengcer harganya sampai Rp65.000 per tabung yang isi 12 kilogram itu. Ini kan gak masuk akal," papar Khodir (45) pelanggan elpiji di Desa Pilangbango, Kec Kartoharjo, Kota Madiun, Jawa Timur, Kamis (27/3/2008).

Kelangkaan elpiji di wilayah kota dan Kab Madiun seperti ini sudah berulangkali terjadi. Warga khawatir jika nantinya program pengalihan (konversi) minyak tanah ke elpiji dilaksanakan akan semakin sulit mendapatkan pasokan elpiji.

"Sekarang saja sering seperti ini. Kita khawatir kalau program pengalihan itu benar-benar dilakukan apa tidak tambah kacau," ujar Khodir lagi.

Menurut Kastuna, Bagian pengawas gudang agen resmi elpiji PT Gatra Reksa Mas, mengatakan, dalam tiga hari hari pasokan elpiji dari Pertamina tidak lancar. Dari biasanya per hari agen ini dipasok sebanyak 500-600 tabung isi 12 kilogram, kini hanya dipasok 200 tabung isi 12 kg per hari.

"Kami juga kerepotan melayani para pelanggan. Sebab, permintaan menumpuk banyak sedangkan stok elpijinya terbatas," ujarnya.

Sementara menanggapi kelangkaan elpiji ini Wira Penjualan Elpiji Pertamina Wilayah Karisidenan Madiun dan Kediri, Isfahani, mengatakan, kelangkaan elpiji ini terjadi disebabkan adanya keterlambatan pengiriman kapal tangker pengangkut elpiji ke pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

Namun, pihaknya menjamin dalam waktu dekat pasokan elpiji akan kembali normal seperti sediakala. Sebab, kemarin kapal tersebut sudah tiba dengan membawa 5.000 ton elpiji.

RESUME BERITA NASIONAL 27 MARET 2008

IBU RUMAH TANGGA MENOLAK KONVERSI
Sumber : Liputan6 – 27 Maret 2008

Solo:
Sejumlah ibu rumah tangga di Solo, Jawa Tengah, berunjuk rasa di Balai Kota Solo, Rabu (26/3), menolak rencana penarikan minyak tanah mulai Mei mendatang. Protes ibu-ibu yang tergabung dalam Forum Ibu Peduli Kota Surakarta (FIPKS) ini diawali dengan berjalan kaki dari Kampung Gandekan menuju balai kota. Mereka turut membawa kompor minyak, peralatan memasak, dan tabung elpiji.

Ibu-ibu ini dengan tegas menolak penarikan minyak tanah karena justru akan makin memberatkan kehidupan rakyat kecil. Sebab, warga akan dipaksa membeli elpiji yang harganya dinilai lebih mahal. Pemerintah Kota Solo sendiri meminta warga tidak resah dengan rencana ini karena akan dilakukan secara bertahap.

****

WARGA BATAM MASIH ANTRE MINYAK TANAH
Sumber : Liputan6 – 27 Maret 2008

Batam:
Sudah sepekan terakhir warga Batam, Kepulauan Riau, antre membeli minyak tanah di pangkalan yang ada. Untuk memperoleh lima liter minyak tanah, warga harus antre berjam-jam dan menunjukkan kartu keluarga kepada pemilik pangkalan minyak tanah. Setelah itu baru pemilik pangkalan memberikan nomor antre kepada warga.

Menurut beberapa pemilik pangkalan, pasokan minyak tanah sebenarnya normal. Namun, karena banyak warga yang khawatir minyak tanah menghilang akibat program konversi, mereka memborong minyak tanah untuk persedian. Pemerintah Kota Batam sendiri hingga saat ini belum memutuskan pelaksanaan program konversi minyak tanah ke elpiji.

Kelangkaan minyak tanah juga terjadi di Bogor, Jawa Barat. Ratusan warga harus rela antre dan berdesakan hanya untuk mendapatkan lima liter minyak tanah dengan harga Rp 2.300 per liter. Saling dorong membuat kerepotan pemilik pangkalan dan petugas hansip pangkalan di Bojong Gede. Meski sudah berjam-jam mengantre, ternyata tidak semua warga mendapatkan minyak tanah.

****

WARGA MASIH TAKUT GUNAKAN KOMPOR GAS
Sumber : Liputan6 – 26 Maret 2008

Medan:
Pemerintah agaknya harus berupaya lebih keras menyosialisasikan program konversi minyak tanah ke gas. Berdasarkan pantauan SCTV, Rabu (26/3), belum semua masyarakat bisa menerima rencana konversi dengan berbagai alasan termasuk kekhawatiran akan keamanan kompor gas.

Nano, warga Kampung Hamdan, Medan, Sumatra Utara, misalnya. Pria yang bekerja sebagai pedagang gorengan ini resah dengan rencana pemerintah mengalihkan penggunaan minyak tanah ke gas. Dia mengaku takut menggunakan kompor gas menyusul cukup banyaknya kecelakaan akibat tabung gas meledak. Nano mengaku akan menggunakan kayu bakar bila pemerintah tidak lagi memberi subsidi minyak tanah.

Di Solo, Jawa Tengah, program konversi minyak ditanggapi dengan unjuk rasa. Para ibu yang tergabung dalam Forum Ibu Peduli Kota Surakarta menolak program ini karena akan menambah beban. Menurut mereka, saat ini banyak warga yang belum mengetahui cara menggunakan kompor gas sehingga dikhawatirkan bisa mendatangkan kecelakaan. Mereka menilai pemerintah belum maksimal menyosialisasikan program konversi gas yang akan diberlakukan Mei mendatang. Unjuk rasa dilakukan dengan aksi jalan kaki menuju Balai Kota Solo sambil membawa kompor dan peralatan memasak.

****

SOSIALISASI KARTU KENDALI MITAN MASIH KURANG
Sumber : Liputan6 – 26 Maret 2008

Semarang:
Warga Semarang, Jawa Tengah, mulai bulan depan tidak bisa lagi bebas membeli minyak tanah murah yang saat ini dijual Rp 2.500 per liter. Rencana ini bagi Sudadiyono yang sehari hari berdagang mie dan soto sangat membingungkan.

Saat ditemui SCTV belum lama berselang, Sudadiyono mengaku tak pernah mendapat sosialisasi. Bahkan, ia belum didata untuk mendapat kartu kendali sebagai syarat membeli minyak tanah murah. Pasalnya, tanpa kartu tersebut ia harus membeli minyak tanah nonsubsidi yang harganya Rp 7.000 hingga Rp 9.000 per liter. Selain Sudadiyono ternyata sebagian besar warga Semarang juga tidak pernah didata untuk mendapatkan kartu kendali.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Purnomo Yusgiantoro, mengungkapkan, program pembatasan minyak tanah akan jalan terus dan saat ini sosialisi kepada masyarakat sedang berjalan. Pemerintah terpaksa memberlakukan pembatasan minyak tanah subsidi dan mengganti dengan gas. Program yang digagas karena tingginya minyak mentah dunia ini diharapkan mampu menghemat subsidi minyak tanah hingga satu triliun rupiah.

****

SOLAR OPLOSAN DISITA
Sumber : Metro TV – 26 Maret 2008

Bogor:
Sebanyak 10 ton solar disita tim dari Kepolisian Resor Bogor, Jawa Barat, Rabu (26/3). Polisi menahan empat orang yang diduga akan menyalurkan bahan bakar minyak itu secara ilegal.

Solar disimpan dalam truk berlapis tangki BBM. Empat tersangka mengaku, solar itu adalah hasil oplosan solar bersubsidi dengan minyak tanah. Solar rencananya dijual ke kalangan industri seharga Rp 6 ribu per liter. Padahal harga resmi untuk industri adalah Rp 8 ribu per liter.

****

BPH MIGAS HITUNG ULANG PENGHEMATAN SMART CARD
Sumber : Okezone – 26 Maret 2008

JAKARTA :
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) menghitung ulang potensi penghematan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang akan diperoleh dari program pembatasan solar dan premium bersubsidi melalui kartu pintar (smart card).

Kepala BPH Migas Tubagus Haryono mengungkapkan, dengan perubahan asumsi Indonesian Crude Prices (ICP) menjadi USD95 per barel maka potensi penghematan dapat berubah. "Saya belum menghitung secara eksak lagi potensi terhadap penghematan," ujarnya di Jakarta, Selasa (25/3/2008) malam.

Selain ICP, lanjut dia, belum terlaksananya smart card hingga kini juga menyebabkan perubahan angka penghematan tersebut. Dia menjelaskan, perhitungan awal dengan menggunakan ICP USD83 per barel serta kurs Rp9.100 per USD dan pelaksanaan pembatasan itu tepat waktu maka potensi penghematan yang diperoleh sebesar Rp6,8 triliun.

Kendati pelaksanaan program tersebut belum dapat dipastikan waktunya, dia menuturkan, pihaknya akan melakukan sosialisasi pada bulan April. Setelah sosialisasi, BPH Migas akan melakukan percobaan (pilot project) di wilayah yang belum ditetapkan.

Dia menambahkan, BPH Migas belum dapat menentukan waktu untuk pilot project itu. Sebab pihaknya akan melihat respons masyarakat dari sosialisasi. Namun demikian, BPH sudah mempertimbangkan wilayah yang paling tepat untuk menjadi pilot project, kemungkinan ada dua wilayah yang akan menjadi pilot project yaitu Batam dan Bali.

Namun, untuk menentukan pilihan bukan perkara mudah sebab setiap wilayah memiliki karakteristik konsumsi BBM bersubsidi tersebut.

"Contoh, jika di Bali maka pengawasannya lebih mudah karena wilayahnya tertutup sementara Batam mobilitas kendaraannya cukup tinggi," paparnya.

Setelah pilot project, lanjutnya, baru akan ditentukan waktu pelaksanaan smart card tersebut.

****

SMART CARD DIKHAWATIRKAN HAMBAT VIY
Sumber : Okezone – 26 Maret 2008

DENPASAR :
Rencana pemerintah menjadikan Bali sebagai pilot project untuk pemberlakuan kebijakan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) lewat program smart card, diprotes pelaku pariwisata Bali. Pemberlakuan smart card dinilai akan menghambat kesuksesan Visit Indonesia Year (VIY) 2008.

Pemberlakuan kebijakan pembatasan BBM dengan smart card dikhawatirkan hanya aka menghambat aktivitas pariwisata. Pasalnya, aktivitas pariwisata tidak bisa dilepaskan dari konsumsi BBM.

Pelaku pariwisata Bali Bagus Soediana menilai kebijakan smart card sangat kontraproduktif dengan program VIY 2008 yang dicanangkan pemerintah pada akhir 2007 lalu. Smart card dinilai hanya akan menghambat kegiatan tour. "Tour bisa jadi terhambat. Itu pasti," tegas Ketua Persatuan Angkutan Wisata Bali (Pawiba) itu di Denpasar, Rabu (26/3/2008).

Soediana pesimistis target tujuh juta wisatawan asing dalam 2008 ini sesuai program VIY akan tercapai, bila smart card dilaksanakan di Bali. "Smart card saya pikir tidak smart. Kurang tepat diberikan pembatasan BBM untuk daerah Bali. Ini cuma bakal mengganggu produktivitas, terutama di bidang pariwisata," keluhnya.

Dikatakan Soediana, seretnya pasokan BBM ke Bali sejak beberapa bulan belakangan ini sudah terbukti sangat membanggu aktivitas pariwisata. Banyak order transportasi wisata yang tidak bisa dilayani pengusaha angkutan wisata gara-gara ketiadaan BBM.

Pria asal Karangasem itu menyesalkan kebijakan pemerintah yang tidak sinergis antara satu bidang dengan bidang lainnya. "Di satu sisi pemerintah kencang mencanangkan Visit Indonesia Year, tapi BBM dipersulit. Lebih baik nggak usaha dengungkan Visit Indonesia Year kalau konsumsi BBM di Bali dibatasi. Ini sama dengan kita mau buat hajatan kerja, tapi kita tidak sediakan air dingin," tegas bapak tiga anak itu.

Untuk berusaha dengan BBM nonsubsidi, menurutnya sangat sulit. Pasalnya, tarif angkutan yang berlaku saat ini sudah dipatok dengan margin keuntungan yang sangat minim. "Idealnya kami memang harus menyesuaikan harga. Tapi tidak semudah itu. Sekarang saja harga masih low," tambahnya.

Penolakan atas rencana pembatasan BBM di Bali, juga disampaikan Sekretaris DPD Organda Provinsi Bali I Ketut Widi. Pria asal Buleleng itu berharap pemerintah mempertimbangkan pengecualian angkutan umum dalam kebijakan tersebut.

****

SUTIKNO: LOGIKANYA HARGA GAS HARUS NAIK
Sumber : Okezone – 26 Maret 2008

JAKARTA :
Harga minyak dunia yang semakin tinggi tak menentu membuat pemerintah mau tak mau menaikkan harga minyak dan gas dalam negeri.

Walaupun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan, tidak akan menaikkan BBM, pada kenyataannya Indonesia harus mengacu pada kondisi dunia.

Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) Sutikno sendiri mengatakan, seharusnya harga gas naik dan mengikuti pasar dunia. "Logikanya memang harga gas harusnya naik," ujarnya ketika dijumpai okezone, di Gedung BEI lantai 1, Jakarta, Rabu (26/3/2008).

Sutikno menambahkan, saat ini harga untuk gas sendiri formulanya sedang digodok dan menunggu instruksi dari pemerintah industri mana saja yang akan digunakan.

"Harganya menunggu formula dari pemerintah, sekarang lagi digodok harganya dan jumat depan kemungkinan diumumkan," tambahnya.

RESUME BERITA NASIONAL 24 MARET 2008

MINYAK TANAH DITARIK, USAHA KOMPOR MELEMPEM
Sumber : Liputan6 – 21 Maret 2008

Jakarta:
Perajin kompor minyak tanah mengeluh. Rencana pemerintah menarik minyak tanah subsidi di Jakarta pada Mei mendatang membuat penjualan kompor melorot tajam. Warga beralih menggunakan kompor gas karena harga gas ukuran tiga kilogram jauh lebih murah dibanding minyak tanah nonsubsidi yang mencapai Rp 8.000 per liter.

Kepada SCTV, belum lama ini, seorang pengusaha kompor di kawasan Cawang, Jakarta Timur, mengaku bisnisnya lesu. Vera yang sudah puluhan tahun menekuni usaha ini mengaku hanya satu kompor yang laku dalam dua pekan ini. Padahal sebelumnya, Vera bisa menjual lebih dari 50 kompor dalam sehari. Dia pun terpaksa merumahkah seorang karyawan.

Minyak tanah nonsubsidi sudah mulai dijual di stasiun pengisian bahan bakar umum. Tapi harganya yang selangit memaksa warga mengurungkan niat membeli bahan bakar itu. Tengok saja jejeran jeriken minyak tanah non subsidi di beberapa SPBU di Depok, Jawa Barat. Sejak dipasarkan sebulan lalu, hanya tiga jerigen yang terjual.

Dengan ditariknya minyak tanah subsidi ini, masyarakat dipaksa menggunakan kompor gas yang jauh lebih murah yakni sekitar Rp 13 ribu per tiga kilogram. Itu berarti pengguna kompor minyak tanah makin berkurang. Bahkan bukan tak mungkin kompor minyak tanah buatan Cawang kelak hanya tinggal cerita.

****

MINYAK TANAH LANGKA DI SEMARANG
Sumber : Liputan6 – 22 Maret 2008

Semarang:
Kelangkaan minyak tanah masih terjadi di Semarang, Jawa Tengah. Di salah satu pangkalan minyak tanah di Kalisari, Semarang, Jumat (21/3), tampak antrean panjang warga dan barisan jeriken. Mereka rela mengantre berjam-jam demi mendapatkan minyak tanah dengan harga Rp 2.500 per liter. Namun pembelian dibatasi, paling banyak lima liter per orang. Ini guna mencegah pembelian dalam jumlah banyak oleh satu orang yang bisa berakibat sebagian warga tidak kebagian.

Kelangkaan minyak tanah di Semarang akibat pasokan berkurang. Bila semula pangkalan mendapat kiriman minyak tanah dua kali per pekan, saat ini hanya sekali pengiriman. Jumlahnya pun dikurangi, dari 600 liter sekali kirim menjadi hanya 400 liter. Diperkirakan, antrean membeli minyak tanah di Semarang meluas. Sebab kekurangan jatah ternyata juga dialami oleh sejumlah pangkalan lainnya.

****

PEDAGANG KECIL MULAI MELIRIK GAS
Sumber : Liputan6 – 22 Maret 2008

Jakarta:
Belum semua warga beralih ke gas elpiji meski program konversi minyak tanah sudah berjalan hampir setahun. Maman, pedagang bubur ayam dan baso di Kuningan, Jakarta Selatan, misalnya. Sudah dua bulan terakhir ia membeli minyak tanah Rp 5.000 per liter. Dengan lima kompor, ia menghabiskan 100 liter minyak tanah dalam sepekan. Sekitar Rp 500 ribu dikeluarkan hanya untuk biaya memasak. Padahal harga kebutuhan pokok di pasar juga melambung.

Lain Maman, lain pula Didi. Berdagang sejenis di kawasan Cililitan, Jakarta Timur, ini menggunakan kompor gas satu tungku untuk dagangan mi instan. Meski belum sepenuhnya beralih ke gas, Didi mengatakan sudah bisa berhemat. Namun setidaknya ia sudah melaksanakan program konversi. Sebab saat minyak tanah bersubsidi dihentikan penyalurannya Mei mendatang, pedagang kecil akan makin merasakan beratnya menggunakan minyak tanah karena akan dijual seharga Rp 8.600 per liter.

****

PROGRAM KONVERSI MENGANCAM INDUSTRI KOMPOR MINYAK TANAH
Sumber : Liputan6 – 22 Maret 2008

Jakarta:
Rencana pemerintah menarik minyak tanah subsidi di Jakarta, Mei mendatang, membuat penjualan kompor minyak melorot tajam dan terancam gulung tikar. Pasalnya, sebagian besar warga mulai beralih menggunakan kompor gas karena harga tabung gas ukuran tiga kilogram lebih murah ketimbang minyak tanah nonsubsidi yang mencapai Rp 8.000 per liter.

Penyusutan jumlah pembeli kompor minyak dirasakan para pelaku usaha pembuatan kompor tradisional di Cawang, Jakarta Timur. Di kawasan ini terdapat sekitar 20 tempat usaha pembuatan kompor tradisional. Rata-rata mereka mengalami kesulitan serupa akibat makin banyaknya warga tak lagi menggunakan kompor minyak tanah.

Andi, misalnya. Ia mengeluh penghasilannya turun drastis akibat berkurangnya jumlah pembeli terkait program konversi minyak ke gas dari pemerintah. Kepada Liputan 6 SCTV, Jumat (21/3), Andi mengaku sebelumnya dapat memperoleh penghasilan Rp 1 juta per bulan. Namun ia kini hanya memperoleh pendapatan berkisar antara Rp 100 ribu hingga Rp 200 ribu. Jika kondisi ini terus berlanjut, Andi berencana meninggalkan pekerjaan yang telah digeluti selama 15 tahun.

Putus asa juga dirasakan Usman, pengusaha kompor lainnya. Ia sebelumnya mampu menjual 50 unit kompor minyak per hari. Namun setelah ada program konversi, satu kompor pun sulit terjual. Usman akhirnya memangkas jumlah karyawan dari 10 orang menjadi seorang pekerja.

Program konversi rupanya turut meresahkan para pengecer dan agen minyak tanah. Sebab adanya konversi berarti pemerintah akan menarik minyak tanah bersubsidi di Ibu Kota mulai Mei 2008. Karena itu, mereka khawatir kehilangan pekerjaan yang selama ini menghidupi keluarga.

Kekhawatiran itu dialami Sarman. Ia dan kawan-kawannya sesama pengecer galau jika pemerintah menarik minyak tanah subsidi. Padahal, Sarman selama ini menghidupi istri dan enam anaknya dari mengecerkan minyak tanah. Sarman enggan beralih menjadi pengecer gas elpiji.

Pemilik pangkalan minyak tanah pun resah karena tidak memiliki modal untuk beralih menjadi pemilik pangkalan gas elpiji. Junita Pracida, pemilik pangkalan minyak tanah di Mangga Besar, Jakarta Barat, mengaku terpaksa menyediakan gas elpiji lantaran pemerintah tidak memberi pilihan.

Guna menyelamatkan keuangan negara, konversi minyak tanah subsidi ke gas memang menjadi pilihan pemerintah. Setahun silam, subsidi minyak tanah mencapai Rp 31 triliun atau setengah dari total subsidi minyak dan gas nasional. Alhasil, para pengusaha minyak tanah mau tidak mau mengkonversi usaha mereka ke gas.

Menurut Ketua Himpunan Swasta Nasional Minyak dan Gas M. Nur Adib, di Jakarta terdapat 205 agen, 1.740 pangkalan, serta sekitar 25 ribu pengecer. Untuk agen dan pangkalan, lanjut Nur, ada program kredit lunak yang ditawarkan PT Pertamina bersama sejumlah bank. Salah satu agen elpiji yang telah memanfaatkan fasilitas kredit perbankan adalah Maharani. Ia ikut membantu 40 pemilik pangkalan minyak tanah asuhannya untuk mengakses kredit meski tak semuanya bersedia.

Untuk memanfaatkan fasilitas tersebut, Manajer Operasional Bank Rakyat Indonesia cabang Cut Meutiah, Jakarta Pusat, Rory L. Toruan mengatakan pihak bank hanya mensyaratkan foto kopi kartu tanda penduduk, kartu keluarga, surat nikah, dan keterangan usaha dari pihak kelurahan. Kredit yang diterima, jelas Rory, maksimal Rp 100 juta dengan kisaran bunga sembilan persen hingga 16 persen. Sayang, lantaran kurang sosialisasi, baru segelintir pemilik agen dan pangkalan minyak tanah yang memanfaatkan fasilitas kredit untuk konversi usaha mereka.

****

PRODUSEN KOMPOR DI UJUNG HARAP
Sumber : Liputan6 – 22 Maret 2008

Depok:
Upaya pemerintah menyelamatkan Anggaran Nasional akibat kenaikan minyak dunia harusnya tak semua ditimpakan ke masyarakat. Beban dibagi ke pemerintah daerah misalnya, yang selama ini mendapat keuntungan bagi hasil minyak. Dengan demikian, masyarakat terutama yang mencari penghidupan menggunakan minyak tanah tak ketar-ketir.

Subur, misalnya. Produsen kompor minyak tanah di kawasan Depok, Jawa Barat ini sadar bahwa Mei nanti usaha yang ditekuninya selama puluhan tahun akan tutup. Atau dengan sisa harapan yang ada, Subur mencoba bertahan dengan mengubah seng rongsokan ke bentuk lain selain kompor.

Kebingunan makin kuat dirasakan Subur dari hari ke hari seiring barang dagangan yang mulai tak laku. Kegundahan yang sama pun menghinggapi rekan seprofesinya. Mereka jelas khawatir warga beralih menggunakan kompor gas karena harga gas jauh lebih murah dibanding minyak tanah nonsubsidi yang mencapai Rp 8.000 per liter.

Matinya usaha kompor yang tersebar di seluruh Indonesia hanyalah contoh kecil yang harus dihadapi pemerintah. Ribuan usaha lagi bakal mengalami nasib sama seperti pedagang minyak tanah keliling yang terancam menganggur. Sebagai salah satu negara penghasil minyak, harusnya hal ini bisa dihindari bila pemerintah bisa menumbuhkan iklim investasi di bidang minyak dan gas.

****

SEBAGIAN WARGA MISKIN BELUM MENDAPAT KOMPOR GAS
Sumber : Liputan6 – 24 Maret 2008

Jakarta:
Rencana pemerintah menarik minyak tanah bersubsidi pada Mei nanti ternyata belum dibarengi dengan persiapan yang matang. Di Jakarta, masih banyak warga miskin pengguna minyak tanah yang belum mendapatkan tabung gas gratis.

Salah seorang warga Ibukota yang belum mendapat tabung gas adalah Wiji. Warga Mampang Prapatan, Jakarta Selatan yang masuk dalam kategori miskin ini sangat membutuhkan minyak tanah agar bisa berdagang makanan untuk sekadar menyambung hidup.

Di Sukmajaya, Depok, Jawa Barat para pedagang minyak tanah keliling hanya bisa termangu di pangkalan minyak juragannya. Gambaran masa depan kini makin buram. Betapa tidak, dengan ditariknya minyak tanah subsidi mereka kehilangan pekerjaan.

Kebijakan pemerintah menarik minyak tanah subsidi adalah lanjutan program konversi minyak tanah ke gas elpiji sebagai langkah penghematan subsidi BBM. Pemerintah mentargetkan pengurangan konsumsi minyak tanah sebesar 2 juta kiloliter.

****

WARGA DEPOK KEMBALI KE KOMPOR MINYAK TANAH
Sumber : Metro TV – 21 Maret 2008

Depok:
Sejumlah warga Depok, Jawa Barat, penerima paket kompor gas program konversi bahan bakar minyak kembali menggunakan kompor minyak tanah. Pasalnya kompor gas yang mereka terima rusak. Demikian pantauan Metro TV di Depok, baru-baru ini.

Warga Rukun Warga 03 dan 08, Tanah Baru Beji, misalkan. Mereka mengeluhkan kualitas kompor gas yang dibagikan pemerintah. Memang ada warga yang berusaha memperbaiki kompor gas mereka yang rusak. Tapi kebanyakan dari mereka mendiamkan saja. Mereka mengaku tak punya uang.

warga mengaku lebih nyaman dan aman menggunakan kompor minyak tanah. Meski demikian kini mereka mulai bingung. Sebab terhitung 1 Mei mendatang harga minyak tanah akan melambung sampai Rp 8.600 per liter.

****

HINDARI KENAIKAN BBM, LIFTING MINYAK DIGENJOT
Sumber : Okezone – 23 Maret 2008

JAKARTA :
Untuk mengurangi biaya APBN akibat melonjaknya harga minyak, pemerintah bisa menaikkan lifting produksi minyak mentah. Sehingga, langkah menaikkan harga BBM bisa dihindarkan.

"Itu merupakan langkah elegan untuk menyikapi mahalnya biaya subsidi BBM yang membebani APBN," kata pengamat perminyakan Kurtubi kepada okezne, di Jakarta, Minggu (23/3/2008).

Dia mengatakan, dengan menambah lifting produksi minyak mentah dalam negeri, pemerintah akan ikut menikmati tingginya harga minyak dunia yang sempat hampir meyentuh USD110 per barel.

Pemerintah juga bisa melakukan penghematan atas cost recovery yang diajukan perusahaan pertambangan sebagai ganti atas kerugian pertambangan yang dilakukannya. "Dengan melakukan efisiensi ini, tekanan harga minyak terhadap APBN bisa ditekan," katanya.

Selain itu, pemerintah juga harus mengoreksi formulasi harga BBM yang saat ini menggunakan formula rata-rata harga minyak di Singapura (mean of platts Singapore/MOPS) plus alpha, di mana alpha merupakan ongkos kirim BBM dan distribusi bagi SPBU menjadi biaya pokok plus fee.

"Sehingga kalau harga minyak naik, fee tetap. Tidak seperti sekarang, jika harga minyak naik fee yang dihitung melalui alpha ikut naik juga," ungkapnya.

Pemerintah melalui persetujuan DPR juga bisa menerapkan pajak tambahan kepada perusahaan pemboran yang telah berproduksi. "Dengan demikian, meski harga minyak naik, pendapatan pemerintah dari minyak juga ikut naik," pungkasnya.

****

16.500 KG SOLAR SELUNDUPAN TERBONGKAR
Sumber : Okezone – 24 Maret 2008

JAKARTA :
Penyelundupan BBM tampaknya kian marak. Hasil operasi Polda Jawa Barat pun berhasil menggagalkan sedikitnya 16,5 ton BBM bersubsidi pada Sabtu (22/3).

Operasi tersebut dilakukan dalam rangka mengantisipasi kebijakan pemerintah yang akan menghilangkan subsidi BBM minyak tanah di wilayah DKI. Demikian disampaikan Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Abubakar Nataprawira, di Mabes Polri, Minggu (23/3/2008).

Total barang bukti tersebut diperoleh dari dua tangkapan. Pertama, 8 ton solar berhasil diamankan kepolisian dari tangan empat tersangka. Truk pengakut solar oplosan itu diamankan saat tengah melaju di wilayah Bogor menuju Jakarta.

Keempat tersangka adalah pengemudi Yadi Mulyadi (40), Tata Subrata (37), kernet Nandang (32), dan pemilik truk Tatesehabudin, warga Kp Sindangsari RT05/28, Melong, Cimahi Selatan, Bandung.

Sedangkan tangkapan kedua juga dilakukan di sekitar wilayah Bogor menuju Jakarta. Polisi berhasil mengamankan satu truk yang berisi 8,5 solar oplosan. Satu tersangka melarikan diri. Identitas pemilik truk diketahui adalah PT Friama Fajar Mandiri (Jakarta Timur).

RESUME BERITA NASIONAL 23 MARET 2008

5 LANGKAH AGAR BBM TAK NAIK
Sumber : Okezone – 22 Maret 2008

JAKARTA :
Pemerintah diminta melakukan lima langkah agar tidak sampai mengeluarkan kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

"Pertama, pemerintah harus bisa membagi hasil pajak antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat," cetus anggota DPR dari FPAN Tjatur Sapto Edi dalam diskusi yang digelar radio Trijaya FM bertajuk "Antara Pembatasan atau Kenaikan Harga BBM", di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (22/3/2008).

Kedua, lanjut dia, pemerintah harus mengurangi biaya rekap obligasi. Ketiga, pengurangan marjin alfa Pertamina (ongkos angkut minyak, dana untuk bayar SPBU, dll). dan Keempat, pengadaan BBM yang dilakukan Pertamina harus transparan.

"Sedangkan yang kelima, pemerintah harus mencari sumber BBM murah dari negara sahabat," cetus politisi muda ini.

Menurutnya, kebijakan pembatasan BBM atau menaikkan harga merupakan sebuah problem. Karenanya, sambung dia, pemerintah harus bekerja keras terhadap dua opsi ini, baru setelah itu mengajak bicara masyarakat.

"Kalau daya beli masyarakat harus ditingkatkan, baru road map subsidi dilaksanakan," pungkas Tjatur.

****

APINDO : PENGURANGAN SUBSIDI UNTUK PEMBANGUNAN
Sumber : Okezone – 22 Maret 2008

JAKARTA :
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi berpendapat, pengurangan subsidi perlu dilakukan agar pembangunan ekonomi dapat dilakukan dengan baik.

"Sebenarnya pemerintah harus mencari jalan untuk mengurangi subsidi. Sebab kita tahu, pemerintah banyak menyubsidi listrik dan pangan. Ini perlu agar bisa dilakukan pembangunan ekonomi," cetus Sofjan dalam diskusi yang digelar radio Trijaya FM bertajuk "Antara Pembatasan atau Kenaikan Harga BBM", di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (22/3/2008).

Jika pun dikeluarkan kebijakan menaikkan harga minyak, menurut dia, rakyat kecil tidak akan terkena imbas. "Tapi contohnya para pengguna mobil," imbuh pria kelahiran Sawah Lunto, Sumatra Barat, 3 Maret 1939 ini.

"Sudah saatnya subsidi dikurangi, dan uangnya itu digunakan untuk pembangunan infrastruktur," cetus dia lagi.

Selain itu, menurut dia, sudah seharusnya pemerintah melakukan efisiensi birokrasi.

****

KEGAGALAN 8 TAHUN MAHALKAN HARGA MINYAK
Sumber : Okezone – 22 Maret 2008

JAKARTA :
Direktur Center for Petroleum and Energy Economics Studies (CPEES) Kurtubi berpendapat, mahalnya harga minyak Indonesia disebabkan kegagalan pemerintah mengelola sumber daya alam selama 8 tahun.

Bahkan, pemerintah selama itu, memproduksi minyak mentah dengan kuantitas rendah. Hal itu mendorong terus meningginya harga minyak mentah.

"Sebab utamanya adalah kegagalan pemerintah mempertahankan minyak mentah dalam 8 tahun," ujar Kurtubi dalam diskusi bertajuk "Ketika Harga Minyak Terus Pecahkan Rekor", yang digelar di Mario's Place, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/3/2008).

Untuk itu, sambungnya, pemerintah harus merencanakan penambahan produksi minyak mentah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi.

Lebih lanjut, untuk mengatasi krisis minyak di Indonesia, pemerintah perlu melakukan revisi UU Migas, terutama pada Pasal 31 yang menyebutkan para investor minyak harus membayar pajak. Padahal, sumber minyak yang mau dieksploitasi belum ditemukan.

Hal inilah, menurut Kurtubi yang menyebabkan para investor menarik investasinya dari Indonesia. "Revisi UU itu segera, dan kelola minyak secara maksimal," cetus dia.

Sedangkan, tingginya harga minyak secara internasional, dikarenakan kebijakan negara-negara yang tergabung dalam OPEC yang tidak mau menambah produksi minyak tanah.

Padahal, kebutuhan minyak tanah semakin tinggi seiring pertumbuhan ekonomi Asia, terutama China dan India yang mencapai 11,5% per tahun.

"OPEC tidak mau menambah produksi. Untuk itu negara-negara mendesak OPEC menambah produksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat internasional," pungkas Kurtubi

****

SOAL HARGA BBM, ABAIKAN DULU PILPRES 2009
Sumber : Okezone – 22 Maret 2008

JAKARTA :
Pemerintah diminta untuk tidak menggunakan pertimbangan ajang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009 dalam mengambil keputusan mengenai harga BBM.

"Abaikan dulu 2009, jangan rakyat yang jadi korban. Tidak ada yang perlu ditakutkan pemerintahan SBY, jika nantinya menaikkan BMM takut tidak terpilih lagi," ujar pengamat ekonomi dari ECONIT Hendri Saparini dalam diskusi yang digelar radio Trijaya FM bertajuk "Antara Pembatasan atau Kenaikan Harga BBM", di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (22/3/2008).

"Sebenarnya belum tentu juga jika (harga BBM) tidak dinaikkan akan terpilih lagi," tambah dia.

Pilihan-pilihan dalam penentuan kebijakan terkait harga BBM menurutnya sangat berat. Apalagi saat ini terjadi pelambatan ekonomi, tidak hanya di dalam negeri, melainkan secara global.

"Pilihan ini merupakan pilihan yang berat dan tidak mudah. Jadi pemerintah tidak boleh hanya hitung-hitungan secara finansial antara menyelamatkan APBN atau menyelamatkan ekonomi," cetus dia.

Jika pemerintah memang ingin menaikkan harga BBM, tentunya harus melihat apakah daya beli masyarakat terganggu. "Kalau dalam industri, apakah daya saingnya terganggu atau tidak. Jadi pemerintah harus dengan jujur menyelamatkan ekonomi atau APBN," papar dia.

Ditegaskan dia, pemerintahan SBY harus memiliki keinginan politik yang baik dalam memilih kebijakan ekonomi yang berat ini dengan adil.

****

1 MEI MINYAK TANAH HILANG, JAKARTA BISA RUSUH
Sumber : Okezone – 22 Maret 2008


JAKARTA :
Mulai tanggal 1 Mei Jakarta akan bebas dari minyak tanah. Diperkirakan, bebasnya Jakarta dari minyak tanah ini akan menimbulkan kepanikan dan kekhawatiran bahkan akan terjadi kerusuhan.

"Saya rasa tidak mungkin jika 1 Mei Jakarta bebas dari kerosin atau minyak tanah. Ini akan menimbulkan kepanikan dan dikhawatirkan akan menimbulkan kerusuhan," ujar Panitia Anggaran dari Komisi VII DPR, Ismayatun Anggita dalam Obrolan Sabtu bertema Harga Minyak Terus Pecahkan Rekor, di Marios Place, Menteng Huis, Jakarta, Sabtu (22/3/2008).

Ismayatun pun sama sekali tidak setuju dengan program pemerintah yang melakukan konversi minyak tanah ke gas. Menurut anggota DPR dari Fraksi PDIP ini, program tersebut tidaklah efisien jika memang tujuannya untuk menghemat APBN.

"Konversi ini tidak efisien dan tidak sebanding, karena hanya 5,6 persen dari subsidi BBM yang berjumlah RP 90 triliun. Jika pemerintah ingin menghemat APBN cara yang baik itu bukanlah menderitakan rakyat," tukasnya.

****

KONVERSI MINYAK TANAH PERLU DISOSIALISASIKAN LAGI
Sumber : Okezone – 22 Maret 2008

JAKARTA :
Program konversi minyak tanah ke gas yang telah berlangsung selama 6 bulan realisasinya belum terlihat sukses. Hal ini disinyalir karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah.

"Perlu adanya sosialisasi kembali oleh pemerintah agar masyarakat bisa melakukan pindahan dari minyak tanah ke LPG," ujar Direktur Center for Petrolium and Energy Econom Studient, Kurtubi saat ditemui dalam Obrolan Sabtu bertema Harga Minyak Terus Pecahkan Rekor di Marios Place, Menteng Huis, Jakarta, Sabtu (22/3/2008).

Meski Kurtubi mendukung sepenuhnya program ini, namun ia menyayangkan rendahnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah. Kurtubi berharap pemerintah bisa lebih jeli dalam mengatur strategi konversi minyak tanah ini kepada masyarakat.

"Program ini sebenarnya sangat bagus untuk mengurangi pemakaian BBM. Menggantinya dengan LPG jauh lebih bersih dan semua pihak bisa diuntungkan," tambah Kurtubi.

Seperti diketahui saat ini pemerintah harus mengeluarkan dana subsidi sehingga harga minyak tanah bersubsidi kini Rp 6000 / liter. Dalam hal ini, Pertamina pun telah menjual minayk tanah non subsidi dengan harga Rp 8.300 / liter. Harga ini pun telah mencekik leher masyarakat. Untuk itu, Kurtubi minta kepada pemerintah supaya konversi di tingkat bawah tidak dilakukan secara hantam kromo.

"Implementasinya di masyarakat memang tidak boleh hantam kromo," tandasnya.

****

ALAT PENGHEMAT BBM MILIK LIPI DIPASARKAN
Sumber : Okezone – 22 Maret 2008

JAKARTA :
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) telah mematenkan alat penghemat Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diberi nama Electric Fuel Treatment (EFT). Alat ini dapat meningkatkan serta menyempurnakan pembakaran BBM, sehingga menghasilkan penurunan emisi gas buang, meningkatkan performa mesin, dan menghemat penggunaan BBM.

Demikian disampaikan Menteri Riset dan Teknologi Kusmayanto Kadiman dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR di gedung DPR, Jakarta, beberapa hari lalu.

Seperti dilansir website resmi LIPI, Sabtu (22/3/2008), Menristek berharap penggunaan EFT dapat mengurangi subsidi BBM yang dikeluarkan pemerintah nantinya. Alat ini, lanjut Kusmayanto, dapat digunakan pada kendaraan roda dua, roda empat maupun roda enam serta genset.

Kusmayanto menambahkan, saat ini, masyarakat dapat membeli alat penghematan BBM tersebut di koperasi LIPI. "Setelah dipatenkan, alat ini dihibahkan ke koperasi LIPI untuk dikomersilkan agar masyarakat luas dapat membelinya," ujarnya.

BBM-PRICE GENERAL MINGGU III MARET 2008

(Harga telah dikonversi ke dalam Rp sesuai kurs terbaru)

THAILAND
+ Gasohol 95 E-10 : Rp 8.900/liter (tgl efektif : 18 Mar 2008)
+ Gasohol 95 E-20 : Rp 8.400/liter (tgl efektif : 18 Mar 2008)
+ Gasohol 91 E-10 : Rp 8.700/liter (tgl efektif : 18 Mar 2008)
+ ULG 95 RON : Rp 10.100/liter (tgl efektif : 18 Mar 2008)
+ UGR 91 RON : Rp 9.800/liter (tgl efektif : 18 Mar 2008)
+ High Speed Diesel 0,05%S : Rp 9.000/liter (tgl efektif : 18 Mar 2008)
+ High Speed Diesel B5 : Rp 8.800/liter (tgl efektif : 18 Mar 2008)
+ LPG : Rp 5.500/kg (tgl efektif : 30 Jan 2008)
+ Margin Pemasaran : Rp 320/liter (tgl efektif : 20 Mar 2008)
+ Margin Kilang : Rp 612/liter (tgl efektif : 20 Mar 2008)

****

SINGAPURA
+ ULG 98 : Rp 14.200/liter (tgl efektif : 21 Mar 2008)
+ ULG 95 : Rp 13.700/liter (tgl efektif : 21 Mar 2008)
+ ULG 92 : Rp 13.500/liter (tgl efektif : 21 Mar 2008)
+ Diesel : Rp 10.600/liter (tgl efektif : 21 Mar 2008)

****

MALAYSIA
+ Petrol RON 97 : Rp 5.172/liter (tgl efektif : 28 Feb 2006)
+ Petrol RON 92 : Rp 5.064/liter (tgl efektif : 28 Feb 2006)
+ Diesel : Rp 4.260/liter (tgl efektif : 28 Feb 2006)
+ LPG : Rp 4.715/kg (tgl efektif : 28 Feb 2006)

****

FILIPINA
+ Unleaded : Rp 9.500/liter (tgl efektif : 11 Mar 2008)
+ V Power/Blaze : Rp 10.300/liter (tgl efektif : 11 Mar 2008)
+ E-10 : Rp 9.100/liter (tgl efektif : 11 Mar 2008)
+ Diesel : Rp 7.700/liter (tgl efektif : 11 Mar 2008)
+ Kerosene : Rp 8.900/liter (tgl efektif : 11 Mar 2008)
+ LPG : Rp 11.700/kg (tgl efektif : 11 Mar 2008)

****

AUSTRALIA
(Tanggal efektif : 20 Maret 2008), dalam Rp/liter

Unleaded
+ Semua Kawasan : 12.300
+ Brisbane : 11.700
+ Sydney : 12.400
+ Melbourne : 12.500
+ Adelaide : 12.600
+ Perth : 12.400

Diesel
+ Semua Kawasan : 12.900
+ Brisbane : 12.400
+ Sydney : 13.000
+ Melbourne : 12.800
+ Adelaide : 13.200
+ Perth : 13.400

LPG
+ Semua Kawasan : 5.500
+ Brisbane : 5.700
+ Sydney : 5.500
+ Melbourne : 5.200
+ Adelaide : 5.800
+ Perth : 5.700


****

INGGRIS
+ Unleaded : Rp 19.700/liter (tgl efektif : 19 Maret 2008)
+ Diesel : Rp 21.100/liter (tgl efektif : 19 Maret 2008)
+ LRP : Rp 20.300/liter (tgl efektif : 19 Maret 2008)
+ Super : Rp 20.900/liter (tgl efektif : 19 Maret 2008)
+ LPG : Rp 10.300/liter (tgl efektif : 19 Maret 2008)

****

AMERIKA SERIKAT

Gasoline Regular Grade
+ East Coast : Rp 7.800/liter (tgl efektif : 17 Mar 2008)
+ New England : Rp 7.700/liter (tgl efektif : 17 Mar 2008)
+ Central Atlantic : Rp 7.800/liter (tgl efektif : 17 Mar 2008)
+ Lower Atlantic : Rp 7.900/liter (tgl efektif : 17 Mar 2008)
+ Midwest : Rp 7.800/liter (tgl efektif : 17 Mar 2008)
+ Gulf Coast : Rp 7.700/liter (tgl efektif : 17 Mar 2008)
+ Rocky Mountain : Rp 7.700/liter (tgl efektif : 17 Mar 2008)
+ West Coast : Rp 8.500/liter (tgl efektif : 17 Mar 2008)

Diesel
+ East Coast : Rp 9.700/liter (tgl efektif : 17 Mar 2008)
+ New England : Rp 9.900/liter (tgl efektif : 17 Mar 2008)
+ Central Atlantic : Rp 10.100/liter (tgl efektif : 17 Mar 2008)
+ Lower Atlantic : Rp 9.600/liter (tgl efektif : 17 Mar 2008)
+ Midwest : Rp 9.600/liter (tgl efektif : 17 Mar 2008)
+ Gulf Coast : Rp 9.400/liter (tgl efektif : 17 Mar 2008)
+ Rocky Mountain : Rp 9.400/liter (tgl efektif : 17 Mar 2008)
+ West Coast : Rp 9.700/liter (tgl efektif : 17 Mar 2008)

****

AFRIKA SELATAN
(tanggal efektif : 5 Maret 2008)

Zona Gauteng/Zona 9 C
+ V Power 95 (Inl) : Rp 8.800/liter
+ M93 ULP M93LRP : Rp 8.600/liter
+ Diesel 0.05% : Rp 9.300/liter
+ Diesel 0.005% : Rp 9.400/liter
+ IP/Kero : Rp 7.500/liter

Zona Coastal/Zona 1A
+ V Power & M95LRP : Rp 8.500/liter
+ Diesel 0.05% : Rp 9.200/liter
+ Diesel 0.005% : Rp 9.200/liter
+ IP/Kero : Rp 7.300/liter